Sampang, (Media Madura) – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Sampang Ahmad Mawardi, mengaku keberatan terkait rencana penghapusan tenaga honorer di seluruh instansi pemerintahan. Untuk itu, ia meminta pemerintah pusat agar mempertimbangkan sebaik mungkin mengenai penghapusan tersebut.
“Karena jumlah tenaga honorer di Sampang ini lebih banyak dibandingkan guru berstatus PNS,” ujar Mawardi, Senin (3/1/2020).
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Sampang, tercatat dari 4.500 guru, hanya 1.900 guru berstatus PNS. Sisanya diisi oleh guru honorer sebanyak 2.600 orang.
“Sekarang kekurangan guru kita sebanyak 2.600 orang dan yang mengisi kekosongan tersebut merupakan honorer,” jelasnya.
Dikatakannya, perlu dipertimbangkan sebaik mungkin oleh pemerintah pusat mengenai solusi menggantikan guru honorer menjadi guru berstatus PNS maupun PPPK dengan persyaratan yang harus dilalui. Sebab, jika ribuan guru honorer di Sampang sulit beralih menjadi guru PNS maupun PPPK otomatis kondisi pengajar di Sampang akan kelimpungan.
“Kalau guru honorer tidak lagi mengajar, terus siapa penggantinya, jadi pemerintah harus lebih bijak lagi untuk bisa melihat kondisi real di lapangan, jangan melihat di data saja, melainkan juga meninjau kondisi di setiap sekolah yang berada di setiap daerah terutama di pelosok,” imbuhnya.
Mawardi menyampaikan, jika penghapusan tersebut teralisasi diharapkan solusi yang diberikan oleh pemerintah dapat sepadan dengan rencananya.
“Pemerintah harus betul-betul memikirkan dampaknya, sedangkan Juknis penghapusan itu saat ini masih belum ada, belum diluncurkan,” pungkasnya.
Reporter : Ryan
Editor : Zainol
