Honor PPK, PPS, dan KPPS di Sumenep Terancam Gagal Naik

Sumenep, (Media Madura) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep belum merespons pengajuan dana tambahan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Alhasil, honor penyelenggara Pemilu mulai dari Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terancam gagal mengalami kenaikan.

Komisioner KPU Sumenep, Rafiqi Tanzil mengutarakan, untuk mengantisipasi menghambatnya gaji PPK, PPS dan KPPS. KPU Sumenep bakal menggunakan aturan lama.

“Mengenai surat pengajuan kami (KPU) itu, hingga kini belum ada tindaklanjut. Namun, tahapan rekruitmen itu tetap lanjut, tapi kami akan menggunakan aturan lama,” ungkapnya, Senin (09/12/2019).

Menurut Tanzil, jika KPU Sumenep mengacu pada aturan lama, otomatis tidak akan ada penambahan honorarium badan ad hoc pada Pilkada 2020 mendatang.

“Meskipun awalnya memakai aturan lama. Maka kalau ada uang tambahan, kita harus memakai aturan baru, meski begitu aturan lama tidak dihapus,” jelasnya.

Tanzil berharap, pada akhir tahun 2019 ini pengajuan tambahan dana ad hoc tersebut menemukan titik terang dari Pemkab Sumenep.

“Tentu kami mendesak ada kepastian untuk suksesnya Pilkada 2020, karena kinerja penyelenggara juga butuh dana agar dapat terselenggara dengan baik. Salah satunya honor PPK, PPS dan KPPS,” tukasnya.

Seperti diberitakan, KPU Sumenep mengajukan anggaran tambahan kebutuhan untuk honorarium petugas ad hoc Pilkada. Hal itu menyusul adanya surat Menteri Keuangan RI Nomor S-735/MK.02/2019 tertanggal 7 Oktober 2019.

Menteri Keuangan menyetujui usulan kenaikan hunorarium bagi badan ad hoc dalam Pilkada serentak 2020. Honor lembaga ad hoc yang dinaikkan yaitu Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Adapun rincian kenaikan honorarium disebut dalam surat tersebut yakni untuk Ketua PPK sebelumnya Rp 1.850.000 menjadi Rp 2.200.000 atau naik sekitar 19 persen. Sedangkan anggota PPK sebelumnya Rp 1.600.000 menjadi Rp 1.900.000 atau naik sekitar 19 persen.

Begitu pula honor untuk Ketua PPS yang semula Rp 900.000 naik menjadi Rp 1,200.000, anggota PPS semula Rp 850.000 naik Rp 1.150.000. Sementara untuk KPPS yang semula Rp 550.000 naik menjadi Rp 900.000.

Reporter : Rosy
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.