Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Moh. Ramli

Sumenep, (Media Madura) – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur akan menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2019 dalam waktu dekat ini.

Dari 330 desa baik Kepulauan maupun di Daratan yang ada di Sumenep, 226 desa di antaranya akan menggelar Pilkades.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli mengatakan, netralitas ASN dan panitia sejak awal menjadi atensi untuk dilakukan pengawasan.

Sebab, keduanya harus netral dalam dunia politik praktis meski ditingkat desa. “Secara aturan, ASN tidak boleh ikut politik praktis, panitia juga harus netral,” katanya, Rabu (8/10/2019).

Mantan Kepala Dinas Sosial ini menjelaskan, bahwa netralitas ASN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dengan demikian, ASN yang ikut dalam politik praktis akan dikenakan sanksi. Besaran sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilanggar.

“Kalau ASN ada Undang-undang yang mengatur, kalau Panitia ada Perbup yang mengatur pula. Untuk Sekdes, saat ini ada yang ASN ada yang tidak,” ujarnya.

Khusus untuk panitia, Ramli menegaskan, apabila diketahui ada yang tidak netral bisa dijatuhkan sanksi berat, yakni pemberhentian sebagai penyelenggara. 

“Jika diketahui laporkan, panitia bisa diganti, bisa dipecat oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa),” tukas Ramli.

Reporter : Rosy
Editor: Zainol

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.