Sumenep, (Media Madura) – Puluhan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur menggelar aksi di depan Kantor DPRD setempat, Jumat (20/9/2019).
Mereka menyoroti kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai tebang pilih dalam menangani kasus-kasus korupsi.
“KPK sepertinya tebang pilih dan tidak serius dalam menangani perkara korupsi. Kita ingat kasus Bank Century, kasus e-KT tak jelas ujungnya,” kata Ketua PC PMII Sumenep, Suryadi.
Kata Suryadi, kehadiran KPK pada dasarnya adalah memaksimalkan penegakan hukum, terutama tindak pidana korupsi. Tapi kini KPK malah keluar dari jalur yang semestinya.
:KPK berdasarkan asasnya seharusnya mampu memberikan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas, bukan malah sebaliknya,” tegasnya.
Disamping dugaan tebang pilih kasus, mahasiswa menuding KPK telah disusupi kelompok Taliban atau tokoh-tokoh radikal eks HTI yang tidak menolak sistem Pancasila.
“KPK harus mengeluarkan anggota yanh disinyalir kelompok Taliban. Kemudian harus ada kepastian apakah masa KPK sudah expired apa belum. Jika sudah kadalauarsa, harusnya tidak boleh ada tindakan hukum semacam penetapan tersangka,” tandasnya.
Ending dari aksi itupun mahasiswa menitipkan tuntutannya ke DPRD Sumenep untuk disampaikan kepada Presiden Jokowi dan DPR RI agar ditindak lanjuti, demi kebaikan KPK dan rakyat Indonesia.
Ketua DPRD Sumenep sementara, Hamid Ali Munir, dan Wakil Pimpinan sementara, Indra Wahyudi menyambut positif aksi mahasiwa tersebut. Mereka juga berjanji untuk menyampaikan aspirasi majasiswa tersebut.
“Kami akan menindaklanjuti aksi teman-teman mahasiswa. Kami akan berkirim surat ke pemerintah pusat,” tukas Indra Wahyudi.
Reporter : Rosy
Editor: Zainol
