Petani Garam Madura Tagih Janji Perusahaan Soal Penyerapan

Ribuan petambak garam berkumpul di alun-alun Wijaya Kusuma Kota Sampang, Madura, sebelum aksi damai ke kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Rabu (4/9/2019) pagi. (Zainal/MM).

Sampang, (Media Madura) – Ribuan petani garam meliputi tiga Kabupaten di Madura, melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Rabu (4/9/2019) siang.

Sebelum aksi, massa yang mengatasnamakan Forum Petani Garam Madura (FPGM) berkumpul di lapangan Wijaya Kusuma Sampang. Mereka dari petani garam di Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

“Hari ini kami ingin berangkat untuk menyampaikan aspirasi ke Pemprov Jatim,” kata Ketua FPGM, Yanto.

Menurut Yanto, petani garam menagih janji pihak perusahaan pengelola garam yang telah ingkar janji kepada petani. Persoalan ini mengenai penyerapan garam rakyat.

Dijelaskannya, ada 9 perusahaan penyerap garam rakyat yang ingkar janji. Seperti PT Garindo, PT Unicam, PT Susanti, dan lainnya. Padahal perjanjian dalam MoU itu perusahaan menyatakan siap untuk menyerap garam rakyat dengan jumlah sebanyak 1.100.000 ton selama bulan Juli 2019 sampai Juli 2020.

“Sekarang sudah berjalan Juli sampai Agustus, tapi kenyataannya perusahaan hanya buka tutup alias ingkar janji, maka itu kami meminta agar perusahaan yang sudah MoU segera melaksanakan itu dengan harga layak,” tegasnya.

Dalam aksinya itu sekaligus menuntut terhadap anjloknya harga garam yang tidak sesuai dengan biaya produksi. Kemudian, terkait janji Gubernur Jatim yang akan menghentikan impor garam.

“Kenyataannya sampai sekarang impor garam masih terjadi sehingga banyak garam rakyat tidak terserap,” tuturnya.

Lanjut Yanto, petani juga meminta Polda Jatim memfasilitasi untuk mengundang 9 perusahaan tersebut agar segera mengeksekusi MoU yang sudah ditandatangani bersama. Jika aspirasinya itu tidak ada kejelasan, maka seluruh petani garam di Madura akan kembali berunjuk rasa.

“Kami akan turun jalan lebih banyak lagi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa pihaknya akan berusaha untuk mendorong pemerintah pusat untuk membuat regulasi tentang penyerapan garam rakyat. Salah satunya PT Garam agar mampu menjadi stabilisasi harga, sehingga ada langkah kongkrit permasalahan harga garam yang terus bermasalah setiap tahunnya.

“Kami ingin PT Garam menjadi penyangga utama tentang kondisi harga garam rakyat, baik menentukan HPP,” katanya.

Reporter : Zainal Abidin
Reporter : Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.