Kantor DPRD Kabupaten Sumenep (doc/MM)

Sumenep, (Media Madura) – Pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) desa di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur masih suram, sehingga terancam terhenti di tengah jalan.

Ketua Pansus Raperda Desa DPRD Sumenep, Hosaini Adhim mengatakan, anggaran untuk pembahasan Raperda tersebut tidak dianggarkan dalam APBD 2019.

“Mestinya anggaran itu ada, karena masih banyak isi draf yang perlu dibahas dan akan membutuhkan konusltasi ke Kementerian dalam negeri (Kemendagri),” katanya, Selasa (18/3/2019).

Salah yang masih harus dibahas antara lain terkait persyaratan menjadi kades mengenai umur dan masa pengabdian. Kemudian juga terkait kewenangan kades tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat.

“Lalu pada pasal 6 tentang pemekaran desa. Dan, sejumlah klausul lain yang kami anggap masih butuh pendalaman,” imbuh politisi Partai PAN ini.

Lebih jauh ia menuturkan, dari Kemendesa PDTT juga merekomendasikan untuk konsultasi dengan Kemendagri. Sebab, yang punya wewenang menjelaskan adalah pihak Kemendagri.

“Kami protes keras dengan tidak adanya anggaran konsultasi ke Kemendagri ini. Ini harus dijelaskan,” tuturnya.

Menurut Hosaini, Raperda desa ini harus bisa dituntaskan dengan cepat. Sebab, pilkades serentak akan digelar pada tahun ini, sementara sosialisasi membutuhkan waktu enam bulan.

“Ini mendesak, kalau anggaran baru bulan April, maka tidak ada waktu untuk sosilialisasi. Ini yang kami sesalkan, raperda seurgen ini tapi terkesan diabaikan dari sisi anggaran. Solusi harus dicarikan sama pimpinan,” pintanya.

Reporter: Rosy
Editor: Zainol

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.