Rapat Paripurna III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep masa sidang II tahun 2019, Senin (18/3/2019).

Sumenep, (Media Madura) – Sejumlah masalah menjadi sorotan Panitia Khusus (Pansus) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur tahun anggaran 2018.

Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep masa sidang II tahun 2019 dengan agenda penyampaian laporan Pansus yang berlangsung di ruang rapat graha, Senin (18/3/2019).

Ketua Pansus DPRD Sumenep, Nurus Salam mengatakan, setelah Pansus mendiskusikan laporan hasil pembahasan LKPJ, dapat mengidentifikasi sejumlah masalah.

“Identifikasi hanya ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya memang masih ada masalah-masalah, baik itu masalah baru maupun masalah yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Supaya bupati bisa segera menindaklanjutinya dengan melakukan pembenahan dan penyempurnaan,” terangnya.

Poin yang menjadi catatan Pansus, di ataranya soal klise pendapatan, perencanaan yang kurang matang, belum adanya skala prioritas dalam pembangunan jalan dan permasalahan kesehatan. Kemudian, masalah kemiskinan yang sulit ditekan.

Bahkan, kemiskiman paling menjadi sorotan Pansus lantaran ditemukannya angka kemiskinan dari tahun 2017 ke 2018 di Kabupaten Sumenep mengalami kenaikan mencapai 7.000 jiwa.

“Nah temuan ini menjadi tanda tanya besar Pansus, apakah APBD Sumenep tidak berkorelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumenep,” paparnya.

Menurutnya, tingginya APBD Sumenep, kemudian ditambah pula program APBD Provinsi hingga pusat mestinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga bisa penurunan angka kemiskinan, bukan malah sebaliknya.

“APBD Sumenep yang mencapai Rp 2 triliun lebih ini, berdampak dalam menekan tingginya angka kemiskinan, termasuk adanya program wirausaha muda. Harusnya program ini dapat mendorong peningkatan IPM,”

Kata Oyok, sapaan akrab politisi Gerindra ini, alasan-alasan di atas menjadi sebuah dasar baginya di legislatif dan mendesak pemerintah belajar melakukan perencanaan dengan benar.

“Sebagai acuan bupati dari laporan Pansus ini, agar ditalaah bersama oleh tim yang ada di eksekutif, mencari formulasi baru untuk terciptanya keberhasilan perencanaan pembangunan di masa mendatang,” tandas Ketua Komisi II DPRD Sumenep ini.

Reporter: Rosy
Editor: Zainol

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.