Pamekasan, (Media Madura) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan meminta Dinas Pendidikan (Disdik) setempat mendata kembali jumlah guru honorer di wilayah itu agar dilakukan rasionalisasi sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Pamekasan Suli Faris, terkadang dalam satu sekolah GTT jumlahnya melebihi dari kuota yang ditentukan, sehingga mereka harus berbagi jam belajar.
“Kalau kondisi ini tetap dibiarkan maka, nantinya akan berpengaruh pada beban pemerintah dan kesejahteraan guru GTT ini sendiri. Makanya harus ada pendataab ulang untuk rasionalisasi,” terang Suli Faris Rabu (13/3/2019) pagi.
Lebih lanjut, politikus Partai Bulan Bintang (PBB) ini menegaskan, dengan adanya rasionalisasi nantinya tentu akan ada untung dan ruginya. Konsekuensi yang dihadapi adalah akan ada guru yang dinonaktifkan. Sementara keuntungannya, insentif bisa bertambah.
“Memang ketika dilakukan rasionalisasi akan ada dampak dan positifnya. Tapi itu memang harus dilakukan untuk kesejahteraan guru GTT kedepan,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Disdik Pamekasan Moh. Tarsun mengatakan, usulan tersebut bisa ditindak lanjuti. Namun pihaknya mau melakukan kajian terlebih dahulu untuk melakukan rasionalisasi.
“Akan kita lakukan kajian dulu sebelum memutuskan itu. Kita lihat dulu lebih besar mana manfaat dan mudarat nya,” ujarnya.
Reporter: Zubaidi
Editor : Ist
