Ilustrasi

Sampang, (Media Madura) – Sedikitnya sembilan kursi jabatan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Sampang, Madura, Jawa Timur, kosong karena memasuki masa pensiun. Saat ini, kekosongan tersebut diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt).

LSM Lembaga Partisipasi Percepatan Pembangunan Daerah (LP3D) Sampang meminta bupati harus menunggu persetujuan tertulis dari Kemendagri dalam pengisian kekosongan pejabat definitif. Aturan yang wajib ditaati oleh bupati terpilih itu dimaksud pada Pasal 162 ayat 3 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam UU ini disebutkan Gubernur, Bupati, atau Wali Kota yang akan melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau Kabupaten atau Kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis Mendagri.

“Bupati yang baru dilantik beberapa bulan ini harus mentaati aturan tersebut ketika akan melakukan mutasi pengisian kekosongan sembilan OPD,” kata Ketua LP3D Sampang Mansyur, Rabu (6/3/2019).

Mansyur menyatakan, mutasi juga harus berdasarkan pada pertimbangan objektif yang menyangkut kinerja. Bukan soal like and dislike karena akses dukung mendukung di Pilkada sebelumnya. Hal itu sesuai UU ASN Pasal 73 ayat 7 yang menerangkan mutasi dilakukan dengan memperhatikan larangan konflik kepentingan.

“Pertimbangan dasar objektif agar mutasi ASN berkompeten sesuai aturan yang berlaku,” terangnya.

Sementara Kabag Humas Pemkab Sampang Yulis Djuwaidi, menuturkan kondisi kekosongan sembilan kepala dinas itu mulai terjadi sejak bulan Maret 2019. Menjadi tugas dan kewenangan bupati mengisi kekosongan dengan pejabat Plt.

Apakah ada wacana pengajuan izin ke Kemendagri terkait mutasi ?

“Sampai sat ini belum ada, pak bupati hanya mengisi kekosongan jabatan sembilan OPD dengan Plt saja,” singkatnya.

Untuk diketahui, kesembilan OPD yang kosong diisi pejabat Plt salah satunya yaitu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerjaan (Diskumnaker), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pertanian (Dispertan).

Reporter : Ryan Hariyanto
Editor : Zainol

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.