Kantor DPRD Sampang Jalan Wijaya Kusuma. (Ryan Hariyanto/MM).

Sampang, (Media Madura) – DPRD Sampang hingga kini belum mengagendakan pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun anggaran 2018. Sesuai aturan Permendagri Nomor 13 tahun 2010 pasal 6, legislatif memiliki waktu paling lambat 1 minggu untuk membahas LHP BPK.

“Benar kami belum bahas LHP BPK, dan kami paham ada aturan mengenai waktu pembahasan itu. Tapi masih ada sisa waktu 1 bulan kok,” dalih Plt Ketua DPRD Sampang Fauzan Adima ditanya mengenai deadline, Kamis (21/2/2019).

Menurutnya, dokumen LHP BPK sudah diterima pimpinan DPRD, namun belum dibagikan kepada masing-masing fraksi. Tak hanya itu, temuan hasil audit BPK tahun anggaran 2018 paling banyak yaitu dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).

“Teman-teman fraksi sudah setor nama, kemungkinan minggu ini langsung diagendakan untuk dibahas,” jelasnya.

Sementara Anggota Komisi I DPRD Sampang Samsul Arifin, meminta pimpinan dewan dan panitia kerja (panja) segera menyerahkan dokumen LHP BPK. Sebab, sampai saat ini LHP BPK tak kunjung diterima anggota maupun fraksi supaya segera diparipurnakan. Padahal dokumen tersebut sudah diterima sejak lama.

“Saya atau fraksi lain belum nerima, makanya masih menunggu dokumen LHP BPK agar bisa mengkaji hasil pemeriksaan BPK,” tuturnya.

Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Ahmadi

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.