Ismail

Pamekasan, (Media Madura) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur akan memanggil semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menaungi ribuan honorer kategori 2 di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail. Pemanggilan itu untuk dimintai klarifikasi, sebab menurut Ismail pada Surat Keputusan (SK) honorer k-2 ada kejanggalan, yakni SK ditandatangani oleh Kepala OPD bukan langsung Bupati.

“Ini banyak kejanggalan, format SK hanya ada di Pamekasan,” katanya, Sabtu (12/1/2019).

Ternyata, tambah Ismail, SK yang dibagikan pada 1.177 orang honorer K-2 itu SK kontrak, padahal yang diminta SK pengesahan yang ditandatangani langsung oleh Bupati.

“Atas kejanggalan itu maka DPRD akan memanggil seluruh OPD terkait untuk berkoordinasi mengenai SK tersebut,” tambahnya.

DPRD merasa punya tanggung jawab besar untuk mengawalnya, pasalnya SK yang diterima para honorer K-2 dianggap tidak sesuai dengan yang dijanjikan Pemkab. Yang saat itu diwakili PJ Sekda Pamekasan, Moh Alwi, Kepala Disdik Moh Tarsun dan kepala BKPSDM Lukman Hedi Mahdia.

Sementara PJ Sekda Kabupaten Pamekasan, Moh Alwi membenarkan bahwa format SK itu ditandatangani oleh kepala OPD yang kemudian mengetahui bupati sebagai pimpinan daerah. Pada prinsipnya SK itu tidak ada persoalan.

“Pada prinsipnya pakai format yang manapun SK tersebut tidak akan ada permasalahan, cuma kami siap menyesuaikan kemauan para honorer K2 jika dinilai kurang tepat,” tegas pria berkumis itu.

Reporter: Ahmad Rifqi
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.