Ilustrasi mobil dinas

Pamekasan, (Media Madura) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, Jawa Timur menunggak pembayaran pajak kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 sebesar Rp 56.776.000.

Hal itu diungkapkan, Kepala Administrasi dan Pelayanan (Adpel) Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), Pamekasan, Sunardi. Menurutnya, kendaraan dinas yang belum melunasi hutang itu terhitung sejak Januari sampai Desember 2018

“Tunggakan pelat merah potensi Rp 56.776.000 selama Januari 2018 – Desember 2018,” katanya, Kamis (10/1/2019).

“Hutang sebanyak itu terdiri dari objek sebanyak 243 kendaraan,” sambungnya.

Pihaknya berharap hutang pemerintah itu segera dilunasi, mengingat target dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur harus segera diselesaikan.

“Kami sudah sering kirim surat namun tidak ada respons positif,” tambah Bogel sapaan akrabnya Sunardi.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Pemkab Pamekasan. Selain soal tunggakan pajak, juga persoalan regulasi baru tentang kendaraan.

“Kami akan koordinasi lagi kenapa kendaraan dinas itu tidak bayar pajak, bahkan ada yang bertahun-tahun tidak bayar,” tutup Bogel.

Dikonfirmasi, Kepala Badan Keuangan (BKD) Pemkab Pamekasan, Taufikurrahman belum bisa memberikan tanggapan perihal tunggakan pajak tersebut. Bahkan, pesan singkat yang dikirim mediamadura.com melalui aplikasi WhatsApp (WA) pun belum direspons.

Reporter: Ahmad Rifqi
Editor: Zainol

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.