Pamekasan, (Media Madura) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyoroti 18 paket proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur tahun 2018 karena gagal terealisasi.

Ketua Komisi III DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengatakan, mayoritas proyek yang tidak terealisasi itu ada di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes).

“Rata-rata karena ketidaklengkapan syarat administrasi,” katanya, Rabu (9/1/2019).

Akibat lalainya itu, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi perhatian serius pihak legislatif, karena dinilai merugikan masyarakat Pamekasan.

“Jangan sampai kondisi ini terus berulang dalam setiap tahun, ini merugikan masyarakat,” tambah Hosnan.

Memang ada proyek yang dapat dilaksanakan pada tahun 2019 namun hanya sebagian, seperti proyek pengadaan obat-obatan di lingkungan Dinas Kesehatan. Namun, untuk program smart city memerlukan keseriusan pihak OPD.

“Jadi, tidak semuanya bisa dilaksanakan, apalagi syarat-syarat untuk program smart city ini butuh dokumen pendukung seperti pengadaan peralatan IT,” ujarnya.

Menurut dia, Pemkab lelet dan tidak memiliki komitmen dalam proses pelelangan proyek, sehingga banyak yang tidak terlaksana.

Reporter: Ahmad Rifqi
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.