Kantor DPRD Kabupaten Pamekasan (dok/mm)

Pamekasan, (Media Madura) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Mohammad Ali meminta bupati, Baddrut Tamam untuk bertindak tegas terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang minim merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“OPD yang molor terhadap pekerjaan, maka Bupati harus memberikan teguran atau sanksi,” katanya, Selasa (8/1/2018).

Pria yang saat ini sebagai anggota Komisi III DPRD Pamekasan menilai, di kabupaten berslogan Gerbang Salam proyek fisik yang molor hampir terjadi setiap tahun. Pihaknya, menginginkan pekerjaan itu tidak boleh lagi terjadi pada tahun 2019.

“Tidak ada lagi alasan bagi OPD untuk mempercepat realisasinya. Apalagi, APBD tahun 2019 sudah lama disahkan atau didok. Semuanya harus tuntas. Saya selaku wakil rakyat tidak mau dengar lagi molornya proyek,” tambah Ali.

Ketua Fraksi Demokrat itu meminta, pemangku kebijakan yakni bupati harus tegas terhadap kepala OPD dengan menerapkan reward and punishment. Misalnya, memberikan sanksi berupa pemecatan bagi kepala OPD yang programnya molor. Begitu pula sebaliknya, memberikan penghargaan bagi yang melaksanakan programnya dengan baik.

“Dengan demikian, maka OPD akan berlomba-lomba memperbaiki kinerjanya. OPD yang tidak bisa melaksanakan programnya dengan baik, berarti dia tidak mampu menerjemahkan visi dan misi bupati,” tandas politikus asal Pantura itu.

Reporter: Ahmad Rifqi
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.