Sampang, (Media Madura) – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Anang Djoenaidi, menyatakan wilayah Pulau Mandangin tidak masuk daerah kekeringan karena di sekitar ada pengelolaan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO). Sehingga pemerintah tidak bisa melakukan distribusi air bersih.
“Pulau Mandangin di SK Bupati pun tidak masuk daerah kekeringan,” kata Anang, Selasa (25/9/2018).
Catatan mediamadura.com, SWRO sendiri sebagai proses penyulingan air laut menjadi air tawar. Namun, sampai saat ini keberadaan SWRO sejak diresmikan tahun 2012 lalu semasa kepemimpinan Noer Tjahja itu diyakini masih mangkrak dan tidak berfungsi.
Anang mengatakan, BPBD dalam menetapkan kriteria wilayah desa kekeringan mempunyai beberapa indikator, salah satunya di atas 20 kilometer dari titik mata air. Sedangkan, di Pulau Mandangin sendiri ada titik penyulingan air.
“Makanya Pulau Mandangin bukan daerah kering kritis, kalau pengelolaan SWRO macet atau tidak berfungsi masih kita koordinasikan dulu dengan pengelolanya,” jelas Anang.
Menurutnya, saat ini untuk wilayah kekeringan sudah dilakukan droping air bersih yang tersebar di 42 desa di Sampang. Selama per bulan tiap desa sebanyak tiga kali hingga bulan Oktober 2018.
“Jadi tiap desa di droping 1 tangki air dengan volume 5.000 liter, ini mencukupi sekitar 50 kepala keluarga (KK),” ungkapnya.
Meski demikian, diakuinya masih banyak masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan bantuan air bersih. Untuk itu, BPBD masih melakukan rapat koordinasi terpadu terkait pencanangan program jangka panjang seperti pengeboran sumur, pembuatan embung atau reservoir.
Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Zainol
