Pj Bupati Sampang Jonathan Judianto menemui aliansi sapu bersih sampang (Arbhes) di Aula Kantor Pemkab, Rabu (19/9/2018) pukul 13.00 WIB. (Ryan Hariyanto/MM).

Sampang, (Media Madura) – Kinerja Tim Saber Pungli Kabupaten Sampang terus disorot. Sejumlah LSM mengatasnamakan Aliansi Sapu Bersih Sampang (Arbhes) beraudensi di Aula Kantor Pemkab, Rabu (19/9/2018) siang.

Dalam pembahasannya, satu persatu kebobrokan kinerja Tim Saber Pungli terpaksa “ditelanjangi” di hadapan Pj Bupati Sampang, Jonathan Judianto.

Tim Saber yang dibentuk sejak Februari 2017 itu dinilai masih mengalami banyak hambatan disebabkan kurangnya koordinasi antar tim lain.

Diantaranya tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pijakan dalam memberantas pungli, kepastian penanganan hukum dari keempat kasus pungli hasil operasi tangkap tangan (OTT). Kasus ini menyeret 21 ASN dan pegawai di lingkungan Pemkab Sampang.

Alhasil, Jonathan mengaku terkejut setelah mengetahui seorang ASN di Sampang justru mendapat jabatan promosi meski status hukum ditetapkan tersangka pasca terjaring operasi tangkap tangan. Seperti Mamik Khoirunnisak, ASN di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTST).

“Saya pastikan besok berkirim surat secara resmi ke Kemendagri untuk menanyakan status hukum ASN ini menyusul yang bersangkutan terjaring OTT tapi dipromosikan,” ujar Pj Bupati Sampang Jonathan Judianto menjawab diskusi itu.

Jonathan sekaligus Pelindung Tim Saber Pungli ini menyampaikan, pemberantasan kasus pungli di tahun 2017 kemarin banyak yang belum dipahami. Sebab, hal itu semasa kepemimpinan Bupati sebelumnya yakni Fadhilah Budiono.

“Kalau OTT yang tahun 2018 ini susah dijabat saya, 2017 belum paham karena bukan masa saya,” terangnya.

Koordinator Arbhes Tamsul, mengatakan ada beberapa poin penting yang harus disikapi adanya OTT menimbulkan polemik dan keresahan di masyarakat. Meliputi, tidak melakukan OTT sebelum ada SOP, terciptanya sinergitas antar satgas tim saber pungli, transparansi pengembangan kasus 2017-2018, memberikan kepastian hukum bagi tetsangka OTT baik ASN atau pegawai.

“Terakhir ini penting juga yaitu kejelasan keberadaan barang bukti OTT dan transparansi penggunaan anggaran tim saber yang dibiayai oleh APBD 2017-2018,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Tim Saber Pungli Kompol Suhartono menyadari kinerja tim saber masih banyak kekurangan sehingga perlu perbaikan sedikit demi sedikit. Persoalan SOP belum sempat dibahas di internal dan target bulan ini akan diselesaikan agar kembali bisa melakukan tindakan pemberantasan pungli.

“Lima pernyataan dari Arbhes akan ditindaklanjuti, kami tetap akan melakukan pencegahan tapi untuk penindakan nunggu SOP,” singkat Wakapolres Sampang itu.

Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.