Ismail

Pamekasan, (Media Madura) – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Panekasan Ismail menolak wacana adanya Peraturan Daerah (Perda) poligami di Bumi Gerbang Salam.

Menurutnya, perda poligami tersebut tidak ada naskahnya dan drafnya tidak pernah masuk ke bagian hukum perda DPRD setempat.

“Jadi kalau saya pribadi sangat menolak wacana perda poligami tersebut. Dan jika nantipun, misalnya dibuat itu, sah – sah saja dibuat oleh perorangan, karena mengusulkan raperda apa saja itu boleh. Tetapi, saya pribadi nanti akan menolak secara keras ketika itu diparipurnakan,” terang Ismail Rabu (5/9/2018).

Menurutnya, sampai saat ini DPRD setempat masih belum pernah mengusulkan raperda poligami tersebut.

Kecuali, tambah Ismail, perda poligami tersebut memang usulan pribadi anggota dewan. Tetapi, politikus Partai Demokrat ini siap menggalang suara untuk membatalkan raperda poligami itu.

“Sekali lagi saya pribadi sangat menolak perda tersebut. Itu juga masih rencana, wong drafnya saja masih belum ada, kajian naskah akademiknya juga belum ada, iya itu cuma sekedar wacana atau angan-angan personal,” tambahnya.

Ketika ditanya tujuan perda poligami tersebut sebagai upaya penekanan tingginya angka kemaksiatan di Pamekasan, Ismail mengatakan jika itu bukanlah solusi yang tepat.

“Saya kira ini bukan solusi yang tepat. Dan syaratnya itu perlu kajian yang sangat mendetail. Dan, hukum konstitusi atau hukum UU ASN saja tidak boleh berpoligami yang diatur dalam Undang-undang 10 Nomor 80,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Apik mengungkapkan rencana untuk melegalkan perda poligami sebagai upaya menekan angka kemaksiatan yang semakin liar di Pamekasan.

“Wacana perda tentang poligami masih tetap berlanjut dan tidak akan kami ditinggalkan begitu saja,” terang Apik, Rabu (5/9/2018).

Politikus Partai Nasdem itu juga menjelaskan, wacana melegalkan perda Poligami tersebut sudah disetujui oleh beberapa ulama yang ada di Pamekasan. Karena, nantinya perda tersebut juga akan mengakomodir aspirasi kaum perempuan.

Bahkan, dirinya telah mempertimbangkan dan melihat fakta yang ada di lapangan. Apik menilai, pertumbuhan perempuan yang meningkat setiap tahunnya membuat angka kemaksiatan meningkat pula.

“Perda ini muncul karena adanya aduan dari masyarakat, terkait status anak dari istri kedua dari hasil pernikahan siri di mata hukum,” tambahnya.

Karena menurutnya, di mata hukum anak dari hasil pernikahan siri jelas tidak diakui. Sehingga, apabila perda Poligami itu disetujui, maka status anak dari hasil nikah siri mendapat perlindungan hukum.

Selain itu, pihaknya juga membantah tudingan dari pihak-pihak yang sempat menyayangkan jika perda tersebut hanya sekedar wacana saja.

Namun, pihaknya bersikukuh, wacana perda tersebut akan tetap diseriuskan hingga nantinya menjadi payung hukum yang sah.

“Isu perda Poligami ini akan tetap kami seriuskan. Nanti, kalau mayoritas DPRD setuju maka ini akan akan menjadi perda yang sah,” tutupnya.

Reporter: Zubaidi
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.