Kabag Barjas Setkab Sampang Chalilurrachman tidak mau memberikan keterangan kepada media di kantor DPRD Sampang, Senin (3/9/2018). (Ryan Hariyanto/MM).

Sampang, (Media Madura) – Komisi III DPRD Sampang, Madura, Jawa Timur, menyoroti dugaan kongkalikong proses lelang hingga terjadinya tender ulang sejumlah proyek di Sampang. Kuat dugaan, panitia bermain mata dengan pihak rekanan.

Buktinya, ada tujuh proyek fisik total anggaran senilai Rp 4 miliar lebih bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) 2018 dilakukan tender ulang atau retender. Panitia berkilah dilakukan retender hanya ada kesalahan dokumen.

Semestinya, jika pemenang dinyatakan bermasalah dan memiliki kekurangan dokumen tidak perlu retender. Melainkan, pemenang cadangan atau nomor dua yang mengikuti lelang dinaikkan.

Sehingga, legislatif menilai tindakan yang dilakukan Barjas dan Pokja bagian dari modus.

“Ini hanya bagian dari modus untuk memberi peluang kembali kepada rekanan yang mau diunggulkan untuk berkontes kembali, tapi jawaban panitia lelang normatif bahwa itu tidak benar,” tuding anggota Komisi III DPRD Sampang Anwar Sanusi.

Pernyataan itu disampaikan saat rapat tertutup dengan Barjas, Pokja, Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini Dinas PUPR, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPTK di Aula Rapat DPRD. Namun, pemanggilan itu tanpa dihadiri PA, PPK, dan PPTK.

Aroma kongkalikong panitia lelang dengan rekanan sebenarnya semakin nyata. Panitia justru mengumumkan pemenang lelang di LPSE mendekati ‘injury time’.

Seperti perubahan jadwal pengumuman pemenang. Undangan awal pukul 08.00-12.00 WIB, namun diundur hingga pukul 14.50 WIB. Tetapi informasi perubahan itu diumumkan pada pukul 14.43 WIB.

“Jadi ketika masyarakat menilai ada kongkalikong antara panitia dengan beberapa rekanan berarti sangat wajar,” kata Anwar.

Politisi PDIP itu menuturkan, atas insiden tersebut disimpulkan bahwa Barjas dan Pokja tidak mampu mengartikulasikan PerPres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, berserta peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP).

Sebab, antara pokja satu dan yang lainnya berbeda. Semisal, pokja satunya harus menghadirkan tenaga tekhnis sedangkan di pokja lain tidak. Sehingga, bergantung pada hati nurani pokja.

“Disitulah peluang bagian dari pintu masuk menuju terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), jadi saya tekankan ke barjas dan pokja agar menyatukan persepsi pemahaman di PerPres dan LKPP nya,” jelasnya.

Sayangnya, Kabag Barjas Setkab Sampang Chalilurrachman enggan dimintai keterangan sejumlah awak media.

“Mohon maaf, silahkan tanya langsung ke Komisi III di dalam sudah disampaika di dalam tadi,” singkat Chalilurrachman usai keluar dari ruang rapat DPRD Sampang.

Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.