Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan Taufiqurrahman

Pamekasan, (Media Madura) – Pemkab Pamekasan menyikapi surat dari Kementerian Dalam Negeri dengan nomor 977/6132/SJ perihal bantuan keuangan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka penanganan masyarakat terdampak bencana alam.

Dalam surat yang dikeluarkan Kemendagri pada tanggal 20 Agustus 2018 ini, Pemkab Pamekasan juga berkewajiban untuk membantu korban bencana alam di Lombok meskipun sebelumnya tidak dianggarkan dalam ABPD Pamekasan.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan Taufiqurrahman menuturkan, pihaknya juga telah menerima surat dari Mendagri tersebut dan akan menindak lanjutinya.

Dikatakan, meskipun sebelumnya tidak dianggarkan di APBD tahun 2018 yang tidak sampai Rp 2 triliun ini, tetapi sesuai dengan surat edaran tersebut, dana bantuan itu akan dikeluarkan dari anggaran tidak terduga.

“Pola penganggarannya bisa seperti yang disurat edaran itu, atau membebankan kepengeluaran tak terduga,” katanya kepada mediamadura.com. Kamis (23/08/2018) pagi.

Seperti diketahui, dasar hukum penggunaan anggaran di APBD untuk penanganan bencana sudah tersedia di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Aturan lain yang memayungi anggaran tersebut yakni Permendagri nomor 21 tahun 2011 dan Permendagri 134/2017 yang mengatur teknis penggunaan anggaran untuk penanganan bencana.

Penulis : Ist
Editor : Arif

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.