Korkab PPKH Sumenep, Agus Budi Mulyo

Sumenep, (Media Madura) – Baru-baru ini hangat diperbincangkan masalah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlibat politik praktis dengan mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif (Caleg).

Pasalnya, ditemukan ada pendamping PKH yang diduga nekat nyaleg, namun enggan mengundurkan diri dari jabatannya. Seperti di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

“Saya menemukan satu nama pendamping PKH yang terdaftar sebagai Bacaleg dari salah satu Parpol. Tapi yang bersangkutan tetap aktif sebagai pendamping,” tutur salah seorang pemuda di Kecamatan Pragaan, Iklal Husein, Selasa (31/7/2018).

Iklal mengaku heran, sebab yang dirinya ketahui, setiap pejabat negara tidak boleh terlibat politik praktis, dan kalaupun itu harus dilakukan, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari jabatan yang disandangnya. 

“Saya berharap ada perhatian terhadap masalah ini. Karena tidak elok ketika ia digaji negara tapi melanggar aturan negara,” ujarnya. 

Secara terpisah, Koordinator Kebupaten (Korkab) Pendamping PKH Sumenep, Agus Budi Mulyo menyampaikan, bahwa semua pendamping PKH sudah diikat dengan kontrak, dan segala aturan juga sudah tertulis dalam kontrak itu sendiri.

“Mengenai partisipasi politik SDM pendamping PKH, itu sudah diatur dalam kontrak, koridor politiknya sudah lengkap di situ,” tegas Agus saat ditemui media ini di ruang kerjanya, Selasa (31/7/2018).

Agus menerangkan, dalam kontrak sudah diatur, pendamping PKH tidak boleh menjadi anggota dan pengurus partai politik, tidak boleh menjadi tim kampanye, tidak boleh menjadi PPS dan Panwas dari tingkat daerah hingga pusat. 

“Maka, jika ada yang menemukan pendamping PKH nyaleg dan sudah menjadi calon tetap, segera informasikan ke kami, karena semua akan ada tindak lanjut,” jelasnya. 

Bagi pendamping yang terbukti terlibat dalam politik praktis, sambung Agus, sesuai aturan yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi. Di antaranya, bisa dikeluarkannya Surat Peringatan (SP 1) yang berlaku 2 bulan. 

“Dua bulan tetap melanggar, maka bisa keluar SP 2, dan SP 2 hanya berlaku 1 bulan. Sehingga jika SP 2 tak diindahkan, maka akan keluar SP 3 yang artinya proses pemberhentian yang bersangkutan,” tandasnya. 

Reporter: Rosy
Editor: Zainol

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.