Deklarasi Pilkada damai 2018 oleh KPU Kabupaten Pamekasan

Pamekasan – Pelaksanaan pilkada yang bermutu, jujur dan berkualitas merupakan cita ideal bagi semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu pada momen pesta demokrasi di Kabupaten Pamekasan yang akan digelar 27 Juni 2018.

Jujur, bermutu dan berkualitas inilah yang oleh para ahli dimaknai sebagai bentuk pelaksanaan yang berintegritas, disamping perlu adanya tindakan atau prilaku secara konsisten.

Menurut Administration and Cost of Elections (ACE) Project, setidaknya ada tujuh prinsip dasar yang perlu diperhatikan, agar cita ideal penyelenggara pesta demokrasi sesuai dengan harapan, yakni berkualitas, bermartabat dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

Pertama, independensi, yaitu sebuah prinsip yang menegaskan posisi penyelenggara yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pihak eksekutif ataupun pihak yang berkepentingan dalam politik praktis. Kedua, imparsialitas, penyelenggara pemilu haruslah menunjukkan sikap dan perilaku yang adil dan setara kepada semua pihak yang terlibat dalam pemilu.

Ketiga, integritas. Yaitu penyelenggara pemilu memiliki sikap integritas jika ditopang oleh kemandiriannya yang penuh dalam melakukan kontrol semua proses pemilu, termasuk penetapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Keempat, transparansi, penyelenggara harus menunjukkan sikap transparansi untuk menghindari segala prasangka dan kecurigaan terhadap proses pemilu yang cenderung penuh intrik kepentingan politik. Kelima, efisiensi; penyelenggara juga harus mempertimbangkan aspek efisiensi dana publik dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, tuntutan agar penyelenggara dapat mengimplementasikan standar efisiensi di setiap tahapan menjadi penting dilakukan agar terjadi peningkatan kepercayaan publik.

Keenam, profesional; semua staf penyelenggara pemilu dapat melakukan pekerjaannya dengan baik berdasarkan keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Sikap profesionalitas ini juga menjadi penting agar penyelenggara mendapat kredit pujian dari pihak-pihak yang selalu memantau penyelenggaraan pemilu. Ketujuh, berorientasi pelayanan; penyelenggara pemilu dapat membangun sebuah skema standar pelayanan dalam setiap tahapan pemilu yang nantinya dapat berkontribusi terhadap kepercayaan publik dalam penyelenggaraan pemilu.

Pada prinsip integritas ini, maka perlu upaya serius dan sistemik yang harus dilakukan penyelenggara pemilu, termasuk pihak-pihak terkait, dalam hal ini pengurus partai politik, pengusung pasangan calon, dan tim pemenangan dari masing-masing pasangan calon.

Ketua KPU Pamekasan Moh Hamzah menyatakan, di Pamekasan, upaya untuk mengarahkan terhadap penyelenggaraan pemilu yang berintegritas telah dilakukan oleh para penyelenggara pemilu.

Mulai dari sebelum pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, hingga memasuki masa kampanye pilkada saat ini. “Salah satunya dengan melakukan bimbingan teknis secara langsung, serta penguatan pemahaman yang berupa tahapan teknis penyelenggaraan atupun dalam bentuk sosialisasi yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan pilkada,” katanya, menjelaskan.

Selain itu, upaya mewujudkan pemilih cerdas sabagai salah satu unsur penting dalam proses penyelenggaraan pemilu, juga terus diintensifkan, baik dengan melakukan sosialisasi secara langsung, maupun melalui media. Dialog interaktif melalui media massa dan sosialisasi melalui berbagai jejaring sosial, menurut Hamzah telah menjadi tugas sistemik petugas penyelenggara pemilu, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan, termasuk petugas penyelenggara pemilu di tingkat desa, yakni panitia pemungutan suara (PPS).

Ketua KPU Pamekasan mengatakan, guna mewujudkan cita ideal pesta demokrasi di Pamekasan yang berintegritas tersebut, setidaknya ada empat hal yang menjadi pedoman.

1. Regulasi yang jelas
Diperlukan regulasi yang jelas dan tegas sehingga proses pelaksanaan pemilu berjalan tanpa ada keraguan dan akan memperkecil perbedaan pemahaman regulasi yang ada. Selama ini masih banyak hal-hal yang masih kabur di mata masyarakat misalnya antara sosialisasi dan kampanye. Kalau dilihat dari tahapannya belum memasuki tahapan kampanye, tetapi dilihat dari materinya realitanya bukan lagi sosialisasi, soalnya sudah mengarah untuk mengajak dan mempengaruhi untuk memilih kepada seseorang.

Antara “money politic” dan “cost politic” bahkan ada muncul istilah baru yaitu “shadaqoh politic. Hal-hal seperti ini yang akan membingungkan masyarakat, apa lagi penyelenggara yang setiap langkahnya diikuti oleh aturan dan sorotan masyatarakat.

Regulasi-regulasi yang masih kabur ini salah satu penyebab munculnya berbagai masalah, mudah-mudahan ini tidak ada unsur kesengajaan sehingga proses perbaikan regulasi selalu berjalan untuk mencapai kesempurnaan.

2. Peserta Pemilu yang kompeten
Pada umumnya peserta pemilu itu tujuannya adalah kemenangan, sehingga kurang memperhatiakan regulasi yang ada bahkan ada unsur kesengajaan untuk melanggar regulasi yang ada demi tercapai tujuannya. Memang ini delimatis bagi peserta pemilu, karena ini salah satu cara politis yang memang susah untuk dihindarkan, kecuali kesemuanya sudah benar-benar sadar aturan.

3. Birokrasi yang netral
Kenetralan birokrasi ini sangat diperlukan, karena banyak kasus gugatan yang diakibatkan karena ketidak netralan birokrasi. Khususnya dalam pemilukada yang ada pesertanya ada incumbent-nya. Banyak langkah dan cara yang dilakukan untuk membuat birokrsi terpaksa harus mendukungnya untuk meraih kemenangan, sehingga birokrasi yang seharusnya netral secara terselubung menjadi team sukses dari incumbent tersebut. Hal ini jelas merupakan kendala dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.

4. Penyelenggara yang berintegritas

Penyelenggara yang berintegritas ini sudah diupayakan, baik tingkat KPU RI sampai KPU Kabupaten/ Kota bahkan tingkat KPPS. Melihat asas Penyelenggara Pemilu yang tertuang dalam UU No.15 Tahun 2011 pasal 2, tentunya sudah sangat bagus namun ternyata masih ada juga Penyelenggar Pemilu yang terpaksa diberhentikan dengan tidak hormat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena melanggar kode etik. Tindakan DKPP ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan Penyelenggara Pemilu yang berintegritas.

Penulis : Ist
Editor : Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.