Sumenep, (Media Madura) – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur diminta tak asal sebut soal maraknya pengemis di Kabupaten setempat. 

Pasalnya, bisa jadi apa yang disampaikan Kadinsos soal Kecamatan Pragaan sebagai lumbung pengemis adalah sebuah kekeliruan.

“Kami sebagai warga Pragaan meminta kepada Dinsos untuk menvalidkan data pengemis tersebut, dan tidak asal sebut,” ujar salah satu tokoh pemuda Pragaan, Moh. Qudsi, Rabu (23/5/2018).

“Kami butuh data, kami jangan disuguhkan data-data anggapan mengenai Kecamatan Pragaan sebagai penyuplai terbanyak pengemis,” tambahnya.

Menurut pemuda yang juga Ketua PAC Ansor Pragaan ini menilai, pengemis dimana-mana pasti ada, dan itu tidak bisa dipungkiri lagi. 

“Dimanapun pasti ada pengemis. Tapi yang mengemis ke Pragaan itu juga banyak, sangat banyak, jadi jangan salah menyebut mayoritas pengemis berasal dari Pragaan,” ungkapnya.

“Ketika ditanya dari mana (para pengemis yang ke Pragan), mereka mengaku dari kecamatan di Sumenep, bahkan ada yang dari luar sumenep,” sambungnya lagi.

Ia mencontohkan, apa yang disampaikan Kadinsos kemarin ke beberapa media online kemarin sama halnya dengan peristiwa ledakan di Mapolsek Giligenting, dikira teroris, ternyata adalah bom ikan.

“Jadi kami minta kepada Dinsos Sumenep untuk memperjelas data terkait pengemis itu. Kemudian kami dalam waktu dekat juga akan sowan ke empat anggota dewan dari Pragaan untuk menyampaikan terkait berita Pragaan pengemis dan tindak lanjutnya bagaimana,” tandas Qudsi.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Sumenep, R Aminullah menyampaikan, jika pengemis Sumenep kian hari kian marak. Dan sesuai hasil pendataan yang dilakukan rata-rata mereka berasal dari Kecamatan Pragaan.

“Pengemis yang paling banyak dari (Kecamatan) Pragaan, terus ada lagi asal Kecamatan batang-batang dan Kecamatan Batuputih. Tapi basisnya di Pragaan,” terangnya, Selasa (25/5/2018).

Tapi sayang, Minul enggan menyebutkan mengenai jumlah pengemis secara keseluruhan di Sumenep serta masing-masing Kecamatan yang disebut lumbung pengemis tersebut.

Hanya menurut Minul, memang ada sebuah desa dan sebagian kecil kelompok masyarakat di Kecamatan Pragaan yang memiliki prilaku meminta-minta, bahkan terkesan telah membudaya. 

Padahal, beberapa tahun silam Pemerintah Daerah telah mencoba untuk mengajukan bantuan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi produktif kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

Namun, setelah bantuan itu diberikan, penerima manfaat malah menolak karena harus melepaskan diri dari profesi sebagai pengemis.

”Bantuan itu ditolak, karena harus berhenti mengemis. Mungkin penghasilannya lebih banyak mengemis dari pada hasil usaha produktif,” ucapnya.

Oleh karena itu, pihaknya tetap meminta semua elemen masyarakat untuk ikut serta memberikan penyadaran kepada warga yang berprofesi sebagai pengemis tersebut. Apalagi, perbutatan tersebut secara agama tidak baik.

“Memang tidak hanya butuh peran pemerintah saja jika maslah pengemis ini ingin teratasi. Tapi juga butuh peran masyarakat dengan cara memberikan penyadaran,” tutupnya. 

Reporter : Rosy
Editor : Ist

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.