Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, Halili

Pamekasan, (Media Madura) – Ketua DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur Halili Yasin berjanji akan menemui Mendagri untuk meminta agar SK Pj bupati Pamekasan segera dikeluarkan.

“Kemarin kami sudah mempertanyakan ke Provinsi Jatim. Dan provinsi sudah bersurat ke Kemendagri, tapi hingga hari ini belum ada kabar tindak lanjut dari Kementrian ke provinsi,” terang Halili, Kamis (17/5/2018).

Hanya saja, bukan Halili sendiri yang akan menemui Mendagri. Halili akan mengirim perwakilan DPRD untuk ke Jakarta.

“Insya Allah, hari ini kami akan mengirim surat kepada kementrian kapan sekiranya bisa ditemui. Karena, memang seperti itu prosedurnya, tidak bisa langsung berangkat,” imbuhnya.

Menurutnya, lambannya SK Pj bupati Pamekasan perlu dipertanyakan langsung ke Mendagri. Sebab, tanpa SK tersebut, Pj bupati Pamekasan tidak bisa dilantik.

“Kami, DPRD sudah mengagendakan rapat paripurna untuk mendengarkan Pj Bupati. Namun karena sampai saat ini SK Pj Bupati tersebut belum ada kejelasan, maka kita harus menunggu dulu sampai SK itu turun,” tambahnya.

Pria yang saat ini juga menjabat Ketua DPC PPP Pamekasan itu menilai, tidak adanya Pj bupati sangat berdampak signifikan terhadap roda pemerintahan di Bumi Gerbang Salam.

Saat ini, kursi kosong bupati Pamekasan untuk sementara waktu diisi oleh Pelaksana Harian (Plh).

“Plh ini tidak bisa mengambil kebijakan yang strategis, dia cuma bisa melaksanakan program yang sudah ada, tidak bisa membuat kebijakan-kebijakan baru. Beda dengan Pj, kalau Pj sudah bisa membuat program-program baru,” pungkasnya.

Reporter: Zubaidi
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan