Kantor DPRD Kabupaten Sumenep (doc/MM)

Sumenep, (Media Madura) – Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekretariat Kantor DPRD Sumenep, Madura Jawa Timur disoal. Hal itu dituangkan dalam surat terbuka yang dibuat oleh Forum Peduli DPRD Sumenep, Senin (14/5/2018).

Surat yang ditujukan kepada Bupati Sumenep. A  Busyro Karim dan Pj Sekda Kabupaten Sumenep. R Idris itu menyebar melalui pesan pesan WhatApps. 

Dalam surat itu terdapat 5 poin penting direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Pertama, eksekutif diminta untuk segera melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke ASN di Sekretariat DPRD. 

Kedua Pemerintah Daerah untuk segera menegur dan memberikan sanksi bagi penanggungjawab kegiatan di lingkungan Sekwan karena terindikasi melakukan pemborosan dan manipulasi anggaran.

Ketiga Pemerintah Daerah juga diminta untuk menghentikan semua kegiatan yang dianggarkan hingga ratusan juta, karena kegiatan tersebut dianggap tidak jelas outputnya. 

“Contohnya program peningkatan kinerja yang dilakukan 8 kali selama setahun atau dua kali setahun setiap bidang. Tapi program itu tidak merubah kinerja ASN,” kata anggota Komisi II DPRD Sumenep, Badrul Aini menanggi isi surat tersebut, Senin (14/5/2018).

Lalu poin keempat meminta pemerintah daerah untuk segera melakukan rotasi jabatan fungsionaris di Sekretariat Dewan. Sebab, mereka dianggap gagal mengemban amanah yang telah diberikan.

“Salah satunya di Bagian Hukum. Hingga saat ini alat kelengkapan dewan, yaitu Badan Kehormatan (BK) belum juga selesai,” sambung Badrul.

Terakhir, mereka meminta untuk segera menghentikan penipuan pemotongan anggaran perjalanan dinas (Perdin) staf yang ikut kunjungan kerja untuk dibayar hutang. Sebab, tindakan itu dianggap menjadi beban keuangan Sekretariat DPRD. 

Dalam surat terbuka itu ditandatangani oleh 8 anggota DPRD Sumenep, diantaranya Ketua dan Anggota Komisi II, yakni Nurus Salam, Badrul Aini, AF Hari Ponto, H Masdawi, Bambang Suprayogi, serta dua anggota Komisi II.

Secara terpisah, Sekretaris Dewan, M. Mulki mengaku selama ini 76 pegawai yang ada di Sekretariat Dewan telah berupaya maksimal bekerja dan memberikan pelayanan yang baik kepada anggota dewan.

“Termasuk juga dalam soal perjalanan dinas staf. Kami mengutus sesuai standar, yaitu dua hingga tiga orang staf. Anggaran perdin Rp 3,5 juta per staf. Jadi informasi anggaran pergaran staf itu sampai Rp 8 juta itu tidak benar,” kilah Mulki. 

Reporter: Rosy
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.