Aktifis beraudensi mengenai realisasi dan pelayanan Jampersal di Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Jalan KH Wahid Hasyim, Kamis (26/4/2018). (Ryan Hariyanto/MM).

Sampang, (Media Madura) – Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mendapat kucuran dana program Jaminan Persalinan (Jampersal) sebesar Rp 2,3 miliar. Dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018.

Dana jaminan pembiayaan untuk pemeriksaan kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir itu masih buram peruntukannya. Sebab, layanan persalinan diberikan secara gratis namun tidak menutup kemungkinan ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan keluarga pasien melahirkan.

“Ternyata di lapangan tidak gratis saat masyarakat melahirkan, ada pasien masih diminta uang oleh Bidan dengan alasan sebagai uang jaminan untuk pengajuan klaim ke pemerintah, termasuk biaya ambulance. Padahal itu murni gratis,” kata Ketua Jaka Jatim Sampang Sidik usai audensi di kantor Dinas Kesehatan, Kamis (26/4/2018) pagi.

Sidik yang akrab disapa Didik menuturkan, selama ini Dinas Kesehatan Sampang kurang melakukan sosialisasi tentang program jaminan kesehatan.
Padahal, program Jampersal sudah dimulai sejak awal Januari tahun 2011.

Dampaknya, kata dia, banyaknya program jaminan kesehatan tumpah tindih dengan program lain. Misal, adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), maupun BPJS Kesehatan.

“Masyarakat tidak banyak tahu apalagi di Sampang, sasaran pelayanan Jampersal itu ibu hamil, bersalin, nifas yang belum memiliki jaminan pembiayaan persalinan pasca melahirkan sampai 42 hari dan bayi baru lahir,” ungkapnya.

Selain itu, Didik menyampaikan dalam fasilitas pelayanan Jampersal wajib dilengkapi Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di masing-masing Polindes. Sarana ini untuk memudahkan ibu melahirkan menuju rumah sakit terdekat.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Firman Pria Abadi, mengatakan, dana program Jampersal di Sampang tahun 2018 naik menjadi Rp 2,3 miliar dengan target 1.800 ibu melahirkan. Sedangkan, di tahun 2017 sebesar Rp 1, 2 miliar.

Program Jampersal sebagai terobosan pemerintah dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) yang kian tahunnya meningkat. Hal ini berdasarkan Permenkes Nomor 71 tahun 2016.

Selanjutnya, jenis pelayanan kesehatan Jampersal minimal dilakukan pemeriksaan sebanyak 8 kali mulai sejak masa kehamilan, bersalin, sampai nifas. Pasien harus intens berkomunikasi bersama petugas kesehatan.

Dalam layanan Jampersal, Bidan tidak diperbolehkan untuk mengambil biaya tambahan dari pasien, pasalnya seluruh biaya persalinan sudah ditanggung Pemerintah.

“Tidak ada ibu bersalin harus bayar, itu tidak benar kalau ada segera laporkan dan tunjukkan siapa dan dimana kepada kita,” tegas Firman.

Dijelaskan Firman, ada proses panjang dalam mekanisme penggantian biaya layanan Jampersal. Karena pemerintah menetapkan sistem klaim (reimbursement).

Proses klaim dilakukan oleh klinik atau polindes melalui Dinas Kesehatan dengan bukti penunjang pelayanan, dan melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan hingga membayarkan tagihan klaim. Biaya persalinan sekitat Rp 700 ribu per ibu melahirkan.

“Bukan susah karena harus dilaporkan, bisa sekitar 2 bulan untuk klaim, masuk ke Kasda, diklaim lagi dari Dinkes ke Kasda, dilakukan verifikasi juga ini yang tidak bisa dihindari,” tuturnya.

Dirinya menambahkan, program Jampersal di Sampang dimulai sejak bulan Juli tahun 2016. Saat ini Dinas Kesehatan baru mempunyai tiga RTK sebagai fasilitas pelayanan Jampersal. Terdiri, di tahun 2016 ada satu RTK di Kecamatan Camplong dan tahun 2017 ada dua RTK di Kecamatan Torjun dan Omben.

Reporter : Ryan Hariyanto
Editor : Ist

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.