Siswa saat berorasi di halaman sekolah SMAN 1 Banyutes tuntut kepala sekolahnya mundur, Kamis (19/4/2018).

Sampang, (Media Madura) – Puluhan siswa di SMA Negeri 1 Banyuates Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, menggelar aksi demonstrasi menuntut kepala sekolah Sugeng Harinanto mundur dari jabatannya, Kamis (19/4/2018) pukul 10.00 WIB.

Dalam orasinya, siswa menuding kepala sekolah diduga tidak profesional karena telah merampas hak siswa terkait pencairan Program Indonesia Pintar (PIP).

Mereka juga menuntut transparansi pungutan yang dilakukan pihak sekolah sebesar Rp 100 ribu per siswa dengan dalih untuk pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana sekolah.

Tak henti disitu, siswa menilai kepala sekolahnya jarang masuk kantor dan menelantarkan anak didik serta lembaga sekolah.

“Kami minta pak Sugeng mundur dan dipecat dari jabatan kepala sekolah, dia tidak pantas berada di lingkungan pendidikan disini,” teriak Jaka Pramista perwakilan siswa kelas III IPS.

Jaka mengatakan, bantuan pemerintah berupa PIP hingga kini belum dicairkan meski siswa sebagai penerima manfaat sudah mengisi tanda tangan ditempat Bank setempat. Termasuk atas sepengetahuan pihak wali murid.

Selama sekolahnya dipimpin oleh Sugeng, pendidikan di SMAN 1 Banyuates semakin tak karuan. Misal, Jaka mencontohkan banyak guru mengundurkan diri dan adanya tindakan pemecatan semena-mena.

“Sebelum dipimpin kepsek Sugeng kondisi sekolah baik serta tentram dan kedisiplinan para siswa terjaga, termasuk bantuan untuk siswa (BSM), kepsek yang dulu setiap ada bantuan pasti cair, pertama menerima BSM Rp 500 ribu, tapi sekarang sudah tanda tangan, bantuan masih ditahan belum cair,” terang Jaka.

“Penarikan uang di sekolah sangat tidak masuk akal, alasannya untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti pengecetan kelas, bangun pagar sekolah, biasanya lembaga pasti dapat bantuan pemerintah, tapi nyatanya pagar masih terbuat dari kayu bukan di dicor,” lanjut Jaka dihadapan wartawan.

Siswa berharap, kepala sekolah seharusnya bisa membentuk karakter anak didik layaknya seorang ayah sebagai pemimpin keluarga. Namun, siswa menilai hal itu gagal karena kepala sekolahnya jarang masuk kantor.

Sementara itu, Kepsek SMAN 1 Banyuates Sugeng Harinanto, mengaku dirinya jarang masuk kantor karena sering menghadiri rapat diluar sekolah sebagai menjalankan tugasnya.

“Sering rapat diluar, tapi sudah ada izin kok,” dalihnya.

Sugeng menjelaskan, tudingan siswa terkait ditahannya pencairan PIP karena masih menunggu SK. Ia pun membantah jika pencairannya dirampas secara sepihak karena bantuan langsung diterima di rekening siswa.

“Nanti kalau sudah keluar SK baru bisa cair, tunggu saja, jumlah penerima BSM tahun 2018 disini hanya tiga orang siswa, kami tidak bisa memaksakan jumlah penerima bantuan harus dapat semua,” tuturnya.

Kepala UPT Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jatim wilayah Kabupaten Sampang Assyari, mengungkapkan sudah mendapati laporan atas aksi demo siswa menuntut kepala sekolah mundur dari jabatannya.

Namun, dirinya tidak membenarkan tudingan siswa yang diduga kepala sekolah bermain soal pencairan dana bantuan.

“Memang harus menunggu SK dalam pencairannya karena bantuan dari pusat yang dicairkan langsung kepada siswa penerima sesuai by name,” terang Assyari.

Dirinya masih memberikan toleransi kepada Sugeng selaku kepala sekolah di SMAN 1 Banyuates. Alasan itu bukan tanpa sebab, karena saat ini Sugeng masih menjabat sebagai Sekeretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) atau organisasi kepala sekolah yang sudah terbentuk sebelumnya.

“Jarang ngantor itukan karena tugas yang bersangkutan di MKKS, makanya diberi toleransi sejauh di sekolah tidak ada persoalan seperti KBM berjalan lancar termasuk tugas-tugas pengawasan di sekolah, tapi apabila ketidakhadiran kesekolah karena malas itu tidak dibenarkan,” ungkapnya.

Assyari menambahkan, pihaknya tidak mempermasalahkan persoalan pungutan sekolah selama ada kesepahaman dan kesepakatan serta akuntable dan transparan terkait penggunaannya.

“Itu (iuran sekolah) menjadi kebijakan hak lembaga sekolah, tapi sebelum menarik iuran harus ada kesepakatan dari semua pihak terutama kepada para wali siswa, jika tidak berkenan ya tidak usah dipaksakan,” pungkasnya.

Reporter : Ryan Hariyanto
Editor : Ist

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.