Pamekasan, (Media Madura) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Timur menolak adanya wacana Dewan Pers (DP) yang mengusulkan kepada pemerintah, untuk melakukan perubahan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang setiap tahun diperingati pada tanggal 9 Februari.

Dalam rilisnya, Wakil Ketua PWI Jawa Timur, Lutfil Hakim menegaskan, rencana perubahan HPN tersebut merupakan hal yang serius dan perlu disikapi dengan serius oleh semua pihak khususnya anggota PWI di seluruh Indonesia.

Dikarakan, upaya perubahan HPN oleh dewan pers kepada pemerintah telah melanggar Undang-Undang Pers.

“Penyelenggaraan HPN itu sudah sesuai dengan Keppres Nomor 5 tahun 1985, dan jika hal itu diubah maka melanggar undang-undang,” katanya.

Ditegaskan, PWI Jawa Timur dengan tegas menolak rencana perubahan peringatan HPN yang biasa digelar pada 9 Februari itu.

Lutfil Hakim juga menegaskan, selain Keppres nomor 5 tahun 1985, perayaan HPN juga berdasarkan pernyataan bersama semua wartawan nasional dari berbagai media, dan organisasi wartawan di Solo pada 9 Februari 1946.

Dalam pernyataan itu disepakati bersama bahwa tanggal 9 Februari sebagai hari kelahiran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan juga disepakati bahwa HPN juga digelar pada tanggal yang sama.

Berikut Pernyataan Sikap Pengurus PWI Jawa Timur

Bahwa tanggal 9 Februari 1946 adalah pernyataan kebersamaan semua wartawan nasional dari berbagai media, dan organisasi wartawan yang menyatakan tanggal itu sebagai hari kelahiran Persatuan Wartawan Indonesia sehingga,  menjadi dasar penetapan Hari Pers Nasional.

Bahwa Dewan Pers dalam kinerjanya sudah melangkah jauh, melanggar ketentuan UU Pers dengan melakukan verifikasi perusahaan pers, yang tidak diatur dalam UU Pers.

Bahwa pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Dewan Pers sesungguhnya hanya bersifat mendata, tetapi sebagai pelaksana dan yang bertanggung jawab adalah organisasi wartawaan yang sudah dinyatakan memenuhi syarat profesional.

Bahwa rencana perubahan HPN tanggal 9 Ferbruari, sudah jelas jelas mengkhianati perjuangan wartawan sebelum kemerdekaan, dan sesudah kemerdekaan yang sampai sekarang perjuangannya masih sangat dibutuhkan dalam menjaga NKRI.

Menyikapi rencana pembahasan pengubahan HPN oleh Dewan Pers, maka PWI Jatim menyatakan sikap:

Meminta pemerintah mengembalikan peran Dewan Pers seusai dengan UU Pers.

Meminta pemerintah konsisten dengan Keppres Nomor 5 tahun 1985 yang menetapkan HPN diperingati setiap tanggal 9 Februari

Meminta organisasi perusahaan pers mengambil alih verifikasi perusahaan pers dan organisasi kewartawanan untuk melakukan kompetensi wartawan secara profesional dan bertanggung jawab.

Meminta pemerintah melakukan perubahan mekanisme rekruitmen pemilihan komisioner Dewan Pers, secara proporsional sesuai dengan jumlah wartawan yang kompeten di seluruh Indonesia.

Rilis
Editor : Arif

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.