Pamekasan, (Media Madura) – Puluhan masyarakat Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur melakukan aksi ke kantor Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) setempat, Kamis (22/3/2018).

Aksi dihadiri oleh perwakilan dari perangkat desa dari 17 desa yang ada di kecamatan tersebut.

Mereka secara bergantian menyampaikan sejumlah tuntutan yang di antaranya sering berubah-rubahnya kebijakan BPJS tanpa sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.

“Dulu di tahun 2015 BPJS bisa melayani 1 orang keluarga untuk menerbitkan kartu BPJS Mandiri Kelas III satu hari langsung aktif dengan persyaratan harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Dusun atau Kades yang diketahui oleh Camat serta teleh mandapat rekom dari Dinsos setempat,” kata salah orator aksi, Zainullah.

“Namun, pada tahun 2016 pihak BPJS sudah tidak bisa menerbitkan kartu BPJS satu hari langsung aktif satu anggota keluarga keluarga dengan persyaratan yang sama,” terangnya.

Menurutnya, dengan sering inkonsistennya kebijakan tersebut serta tidak adanya sosialisasi terhadap masyarakat menunjukkan kinerja BJPS tidak becus, sehingga perlu untuk dievaluasi kembali.

“Kami menuntut agar petugas dari BPJS ini dievaluasi kembali karena mereka sering kali tidak ramah dalam melayani masyarakat. Serta mereka sering menyebut “calo” terhadap perangkat desa yang mengurusi warganya yang miskin untuk pembuatan kartu BPJS,” tambahnya.

Mereka juga sangat kecewa karena beberapa waktu lalu ketika mereka melakukan audiensi ke Komisi IV DPRD untuk mencari solusi terkait permasalahan tersebut, kepala Cabang BPJS tidak hadir dengan alasan ada acara di daerah lain.

“Beberapa waktu lalu kami serta anggota Komisi IV DPRD Pamekasan mendatangai kantor ini (BPJS) untuk menanyakan beberapa tuntutan di atas. Namun kami harus kecewa karena tidak ada tanggapan yang positif,” tutupnya.

Sementara itu Kepala BPJS Pamekasan Mohammad Ismail Marzuki mengklaim bila dirinya telah bekerja sesuai aturan yang ada.

“Kami telah bekerja sesuai peraturan, jadi kalau ada peraturan yang sering berubah-rubah itu bukan wewenang saya, tapi dari pusat langsung,” terangnya

Reporter: Zubaidi
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan