Sampang, (Media Madura) – Ruang aula besar kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Madura, Jawa Timur, mendadak gaduh setelah didatangi puluhan warga asal Kecamatan Camplong, Kamis (22/2/2018) siang.

Sejak pukul 13.00 WIB, mereka menunggu Bupati Sampang Fadhilah Budiono untuk mempertemukan dengan manajeman PT Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) terkait kompensasi nelayan di wilayah pesisir Camplong.

Setelah hampir dua jam, rencana itu gagal total meski warga sempat ditemui Fadhilah Budiono. Suasana pun berubah gaduh. Bupati Sampang itu lantas mengusir warga dari ruang aula.

“Aparat, Mana aparat, Polisi suruh masuk, Bubar semua, Sudah pulang,” tegas Fadhilah kepada warga.

“Berarti ini ada skenario pemerintah dengan HCML” kata perwakilan warga Camplong, Buradi.

Puluhan warga mendatangi kantor Pemkab Sampang untuk mempertemukan manajeman HCML, Kamis (22/2/2018). (Ryan Hariyanto/MM).

Penyebab kegaduhan ini terjadi karena warga mengaku kecewa terhadap Pemkab Sampang yang mengundangnya untuk rencana mempertemukan manajemen perusahaan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di Selat Madura itu. Hal ini menindaklanjuti aksi unjuk rasa pada Senin (12/2/2018) kemarin.

Dihadapan warga, Bupati Sampang Fadhilah Budiono menyampaikan pertemuan warga dengan HCML akan dijadwalkan kembali dan saat ini tidak bisa hadir.

“Saya mendapat informasi mendadak tadi malam, bahwa seluruh manajemen HCML ke Jakarta ada rapat, minta waktu dijadwalkan kembali,” tuturnya.

Saat dikonfirmasi, Fadhilah mengaku kecewa terhadap HCML karena rakyatnya tidak bisa dipertemukan. Sayangnya, dia belum bisa memastikan kapan pertemuan kembali akan dilakukan.

“Saya kecewa juga dengan HCML, kasihan rakyat saya sudah ke sini tapi tidak jadi, akan dijadwalkan lagi masih menunggu ada informasi dan kesiapan lebih lanjut,” dalihnya.

Sementara perwakilan warga Camplong, Buradi mengecam kegagalan diskusi bersama HCML tersebut. Untuk itu, warga akan kembali turun jalan menuntut kompensasi nelayan atas dampak kegiatan di wilayahnya.

“Bupati sudah berjanji dan mengundang warga bertemu dengan HCML, tapi sampai kita tunggu dua jam tak kunjung datang, ini sangat kecewa,” ungkapnya sembari merobek surat undangan Bupati.

Dirinya menambahkan, surat undangan dilayangkan pemerintah tertanggal Selasa 20 Februari 2018. Dalam undangan itu agar menghadirkan lima orang warga masing-masing desa ke Pemkab Sampang.

“Dari enam desa di Camplong perwakilannya diundang, lalu kalau surat sudah diterima dan tidak hadir apa alasan surat ini dikirim, apa hanya sebagai kedok atau membohongi masyarakat,” tutupnya.

Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Ahmadi

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.