Pamekasan, (Media Madura) – Bakal pasangan calon bupati (Bacabup) dan Bacawabup tidak boleh mencalonkan diri sebagai peserta Pemikihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 mendatang jika dalam kondisi pailit atau sedang dalam kondisi bangkrut.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan, Moh Hamzah mengatakan, penegasan bacalon tentang pailit itu harus berdasarkan pada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan diserahkan saat mendaftar ke KPU.

“Jadi saat mau mendaftar harus sudah mengantongi surat itu,” katanya, Kamis (5/1/2018).

Pernyataan itu sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan atau Wali kota/Wakil Wali Kota ketentuan tidak sedang pailit, dan hal itu merupakan bagian dari persyaratan diri pribadi bacalon, selain SK kesehatan dan bebas narkoba.

“Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus, untuk Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, ketentuan pailit nantinya dari Pengadilan Niaga yang berkantor di Surabaya,” tambahnya.

Pihaknya juga telah menyampaikan ketentuan itu, kepada pengurus partai politik pengusung pasangan calon, pada pelaksanaan bimbingan teknik dan sosialisasi pendaftaran yang digelar, Selasa (2/1) kemarin.

“Para pengurus parpol saya rasa telah paham mengenai ketentuan ini, termasuk ketentuan lainnya seperti bebas narkoba dan tidak pernah terlibat kasus tindak pidana kriminal,” urai Hamzah.

Reporter: Rifqi
Editor: Ahmadi

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.