Lantik 70 Anggota PPK, Ini Permintaan KPU Sampang

Sampang, (Media Madura) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang melantik 70 anggota Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Sampang di aula hotel Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Rabu (22/11/2017) pukul 09.00 WIB.

Pelantikan dilakukan oleh Ketua KPU Sampang Syamsul Muarif dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Puthut Budi Santoso serta Forpimda.

Dari 70 PPK yang dilantik itu terdiri dari lima anggota perwakilan di tiap Kecamatan di Kabupaten Sampang.

-Advertisement-

Komisioner KPU Sampang Miftahur Rozaq, mengatakan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan anggota PPK terpilih itu sebagai bagian syarat yang harus dipenuhi dalam tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sampang 2018.

Usai pelantikan ini, para anggota PPK langsung mengikuti bimtek. Disusul tanggal 23 November besok, akan melantik 540 PPS yang ditempatkan di Gedung PKPRI Jalan Rajawali Kota Sampang.

“Selepas pelantikan kami juga melakukan bimbingan tekhnis kepada PPK agar memahami tahapan pemilu yang menjadi tupoksi dan kewajibannya,” kata Miftahur Rozaq seusai pelantikan PPK, Rabu (22/11/2017).

Rozaq mengatakan, setelah pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan, dapat menjadi acuan bagi PPK agar bisa menjalankan amanah dan bekerja secara maksimal. Hal ini sesuai ikrar sumpah jabatan yang bertanggungjawab kepada Allah SWT dan berpegang teguh kepada aturan perundang-undangan.

“Sehingga nantinya penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 khususnya di Sampang bisa berjalan secara lancar sukses sesuai dengan kaidah dan asas penyelenggaraan yaitu penuh berintegritas profesionalitas dan kemandirian, ini bisa menjadi pijakan kita dalam proses pemilu,” ungkapnya.

Dirinya menegaskan, pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi jika terdapat anggota PPK telah menyalahi aturan. Sebab, dalam pelantikan ini masing-masing PPK sudah menandatangani fakta integritas yang menegaskan bahwa anggota penyelenggara pemilu harus tunduk terhadap aturan.

“Misalkan ada anggota PPK menyalahi komitmen, bisa jadi sanksi berat yaitu pemberhentian tetap sesuai rekomendasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan putusan DKPP,” tegasnya.

Reporter : Ryan Hariyanto
Editor : Arif

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.