Pamekasan, (Madura Madura) – Setelah pengajuan peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK), upaya percepatan pembentukan Provinsi Madura rupanya belum surut.

Gabungan fraksi di DPRD Kabupaten Pamekasan akan menempuh jalur lain, yakni akan mengupayakan pemekaran Kabupaten Pamekasan menjadi kabupaten dan kota.

Juru bicara pemekaran Kabupaten Pamekasan, Ismail menuturkan, guna memenuhi syarat pembentukan provinsi Madura, pihaknya telah bersepakat untuk mengupayakan pemekaran Kabupaten Pamekasan.

Gabungan fraksi di DPRD Kabupaten Pamekasan membahas pemekaran wilayah

“Kabupaten Pamekasan akan dipecah menjadi dua, yakni Kabupaten Pamekasan dan Kota Pamekasan,” kata Ismail.

Ketua Komisi 1 DPRD Pamekasan ini juga menuturkan, dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 disebutkan, bahwa kota administratif hanya membutuhkan 4 kabupaten.

“Kami akan usulkan 4 kecamatan, yakni Kecamatan Kota, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu dan Kecamatan Galis untuk menjadi Kota Pamekasan,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Merah Putih DPRD Pamekasan Taufiqurrahman menuturkan, pihaknya bersama fraksi lainnya akan berusaha keras mengupayakan pemekaran kabupaten Pamekasan tersebut.

“Ini demi memenuhi syarat pembentukan provinsi Madura dan demi kesejahtraan masyarakat Madura,” ulasnya.

Dari enam fraksi di DPRD Kabupaten Pamekasan, hanya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) yang masih meminta agar fraksi lainnya membuat kajian terkait pemekaran tersebut.

“Tidak hanya pemekaran kabupaten yang membutuhkan kajian akademik secara konperhensif, termasuk rencana pemekaran Madura menjadi provinsi ini,” tegas Muhammad Sahur.

Penulis : Arif
Editor : Ahmadi

Tinggalkan Balasan