Sumenep, (Media Madura) – Perseolan data penurunan Buta Aksara di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur bergulir bak bola panas bagi dua istitusi negara, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat.
Betapa tidak, sebagai lembaga data terpercaya, BPS telah menyebut penurunan buta aksara di Sumenep tidak sampai 1 persen selama kurun waktu 5 tahun.
Versi BPS Sumenep, selama lima tahun terakhir, terhitung sejak 2010 sampai 2015, angka buta aksara di Kabupaten paling timur Pulau Madura ini hanya turun tak sampai satu persen.
Pada tahun 2010, angka buta aksara di Sumenep mencapai 20,24 persen dari jumlah penduduk saat itu sekitar 1 juta 44 ribu jiwa lebih.
Sementara rilis terakhir terkait angka buta huruf pada 2015, buta aksara ternyata masih tersisa 19,34 persen dari jumlah penduduk 1 juta 72 ribu jiwa lebih.
“Artinya, ada penurunan, tetapi hanya 0,9 persen saja selama lima tahun terakhir. Jadi, pemberantasan buta hurufnya cukup berhasil, cuma penurunannya di bawah 1 persen poin,” kata Kepala BPS Sumenep, Syaiful Rahman pada awak media beberapa waktu lalu.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep melalui Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Misbahul Munir mengaku terkejut dengan dengan data tersebut.
“Data itu ngawur, secara logika saja nggak mungkin selama lima tahun progres angka buta aksara hanya dibawah satu persen,” ucap Munir dihubungi mediamadura.com via telepon, Senin (18/9/2017).
Pasalnya, menurut dia, PCNU saja pernah melaksanakan kegiatan buta aksara dengan sasaran 5000 orang, belum lagi sasaran program Keaksaraan Fungsional (KF) yang digelar Disdik.
“Meskipun program Disdik dianggap gagal semua, itu mustahil (hanya 1 persen), PCNU pernah kok melaksanakan program pengentasan buta aksara dengan 5000 orang peserta,” ungkapnya.
Mantan aktifis PMII ini menyatakan, pihaknya siap membeberkan data jika memang diperlukan untuk membantah data yang dikeluarkan BPS. Sebab, dalam menjalankan program KF, pihaknya memiliki target yang jelas, dan dirinya dapat membuktikan dengan data pula.
“Silahkan teman-teman (media) yang butuh data ke kantor saja. Saya siap membeberkan data progres buta aksara sejak 2010 sampai tahun 2016, nanfi bisa dibuktikan data yang mana yang benar,” tantangnya.
Sebelum itu, Bupati Sumenep, A. Busyro Karim juga menyangkal keras data dari BPS tersebut. Katanya, memang ada perbedaan data yang dimiliki pihaknya dengan BPS.
“Nggak lah, jadi begini, ketika sudah dilaksanakan KF (keaksaraan fungsional) dengan biaya besar, yang menjadi sasaran KF itu sebenarnya sudah bisa baca tulis,” dalihnya saat ditanya wartawan, Senin (11/9/2017).
“Sehingga ketika selang beberapa bulan, datang dari BPS menanyakan, mereka (sasaran KF) jawab tidak tahu. Jadi itu yang menjadikan perbedaan antara data BPS dengan data yang kami punya,” sambungnya.
Namun meski menyanggah, Bupati dua periode itu tidak menyebut secara detail prihal data persentase penurunan angka buta aksara yang pihaknya milik. Tegas dia, yang jelas penurunannya lebih satu persen.
Untuk tahun-tahun selanjutnya, Busyro mengaku akan melakukan evaluasi terhadap program KF yang sudah berlangsung bertahun-tahun dan memakan biaya yang sangat besar, namun hasilnya kurang begitu maksimal.
“Untuk terus mengentaskan buta aksara di Sumenep, kami telah menjalin kerja sama dengan banyak pihak, salah satunya dengan PKK, kita akan susun lagi programnya, entah apa namanya nanti,” pungkasnya.
Reporter: Rosy
Editor: Zainol
