Sampang, (Media Madura)-Pengelolaan retribusi pasar di wilayah Kabupaten Sampang patut dipertanyakan. Sebab, terhitung sejak tahun 2009 hingga tahun 2016 lalu masih menyisakan piutang senilai Rp 3,1 miliar.
Jumlah itu hingga kini belum ditangani serius oleh Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Badan Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD).
Temuan itu berdasarkan hasil audit BPK tahun 2016, yang menyebutkan bahwa retribusi pasar di Sampang menyisakan piutang sebesar Rp 3.121.000.000. Piutang itu karena retribusi pasar tidak pernah mencapai target tahunan.
“Ini merupakan retribusi yang tidak tertagih dan disetorkan ke Kasda, sehingga menyisakan piutang hingga Rp 3,1 miliar,” kata Sidik Pegiat Jaringan Kawal Jawa Timur, Rabu (30/8/2017).
Sejatinya, ditahun 2016 kemarin, target retribusi pasar di Kota Bahari itu sebesar Rp 4 miliar. Akan tetapi, hanya terealisasi sekitar 60 persen alias Rp 2 miliar. Dengan demikian, kinerja pemerintah yang memiliki wewenang pengelolaan pasar menjadi sorotan publik.
Mengingat, retribusi pasar merupakan penyumpang kesejahteraan masyarakat yang masuk melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sampang. Jika peningkatan PAD terpenuhi, maka dampak pembangunan dan infrastruktur terus berjalan signifikan.
“Bocornya keuangan daerah ini lebih kurang seriusnya kinerja dalam peningkatan PAD,” jelas pria akrab disapa Didik.
Kata Didik, kebobrokan pengelolaan BP2KAD bukan hanya soal retribusi pasar. Melainkan, persoslan pajak bumi dan bangunan, penyedia jasa parkir khusus di pasar dan lain sebagainya.
Sebelumnya, aktifis anti korupsi ini berencana melakukan audensi mempertanyakan kejelasan pengelolaan retribusi pasar di kantor BP2KAD, pada pukul 11.00 WIB. Sayangnya, mereka tidak ditemui oleh Kepala BP2KAD Sampang Suhartini Kaptiati.
“Kami ditemui bawahannya, sangat kecewa padahal sebelumnya telah mengirim surat pemberitahuan, justru itu kami memilih walk out dari pertemuan audiensi karena dianggap tidak mempunyai kapasitas pengambil kebijakan, keputusan serta memberikan kejelasan mengenai persoalan ini,” ungkapnya.
Sementara, Kabid Pengelolaan Aset (BPPKAD) Sampang Bambang Indra Basuki yang memimpin pertemuan tersebut menyampaikan bahwa atasannya sedang dinas keluar kota yakni melakukan pertemuan dengan pihak Bank Jatim di Surabaya.
“Kami hanya disuruh menyampaikan pesan permohonan maaf beliau yang tidak bisa hadir atas permintaan teman LSM Jaka Jatim. Setelah kami sampaikan mereka memilih keluar meninggalkan kami,” singkatnya.
Reporter : Ryan Hariyanto
Editor : Ahmadi
