Sampang, 1/6 (Media Madura) – Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, nampaknya masih betah mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 dari BPK.

Seperti diungkapkan Wakil Ketua I DPRD Sampang Fauzan Adima. Ia menilai, diraihnya predikat WDP karena kinerja pemerintah eksekutif perlu dievaluasi. Sebab, berdasarkan pemaparan yang diberikan oleh Ketua BPK perwakilan Jatim, bahwa Kabupaten Sampang tidak mempunyai manajemen yang bagus. Sehingga perlu adanya kerjasama yang baik, termasuk yang menjadi akar yakni SKPD dan TAPD.

“Sampang kembali meraih predikat WDP, kenapa bukan WTP, masak tiap tahun mendapatkan itu-itu saja (WDP-red),” kata Fauzan, Kamis (1/6/2017).

Fauzan mengatakan, pemeriksaan dan audit oleh BPK dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Antara lain meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja meliputi atas aspek ekonomi, aspek efisiensi, dan aspek efektivitas dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksan kinerja.

Dirinya meminta agar masing-masing OPD untuk meningkatkan kinerja dan saling koordinasi mulai dari tingkat eksekutif hingga legislatif. Mengingat, diraihnya predikat WDP merupakan cambuk kebobrokan kinerja pemerintah selama ini.

Menanggapi hal itu, Plt Bupati Sampang Fadhilah Budiono mengaku akan terus meningkatkan kinerja demi kemajuan Sampang ke depan. Apalagi, selama sisa waktu kepemimpinannya, ia terus getol memberikan terobosan baru demi pembangunan Sampang.

“Setiap hari khususnya waktu upacara hari Senin itu, selalu diberikan motivasi kinerja agar bisa bekerja semaksimal mungkin termasuk di sektor bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” tegasnya.

Fadhilah berharap, nantinya Pemkab Sampang diyakini bisa meraih predikat WTP untuk wujud komitmen, tekad, semangat, dan kerja sama serta kerja keras dari seluruh jajaran DPRD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menciptakan sistem pegelolaan keuangan dan aset yang mumpuni.

Sekedar diketahui, beberapa tahun terakhir Pemkab Sampang masih selalu mendapatkan predikat WDP. Untuk itu demi mendapatkan predikat WTP perlu mempertimbangkan tingkat kesesuaian dengan standar akutansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan