Pamekasan, 15/5 (Media Madura) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menggelar rapat paripurna istimewa, tentang penyelenggaraan rekomendasi atas penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2016.

Ketua DPRD Pamekasan, Halili mengatakan, dalam rapat paripurna tersebut DPRD memberikan rekomendasi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2016, sebagai bentuk evaluasi terhadap beberapa Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) selama tahun 2016.

“Paripurna istimewa ini juga sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah dan program kerja pemerintah daerah pada tahun selanjutnya,” katanya usai memimpin rapat, Senin (15/5/2017) siang.

Setelah diparipurnakan, tambah politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, penyerahan keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2016 yang sudah tertulis itu diserahkan pada pimpinan daerah yakni Bupati Pamekasan Achmad Syafii.

“Rekomendasi secara tertulis langsung diserahkan pada Pak Bupati, biar dikaji dan disampaikan pada anak buahnya,” tambah Halili.

Paripurna tersebut merupakan tindak lanjut rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), yang diatur dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2007, salah satu isinya bupati diwajibkan menyampaikan LKPJ, dan harus diserahkan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian berkas LKPJ tersebut dibahas di tingkat internal Komisi, Fraksi, dan kembali diparipurnakan dengan paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPJ.

“Setelah tahapan itu kami lakukan maka kembali digelar paripurna jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi,” urai Halili.

Setelah jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi diparipurnakan, maka digelar rapat konsultasi pimpinan DPRD dengan fraksi-fraksi, yaitu merumuskan rekomendasi kepada bupati untuk perbaikan pelaksanaan pemerintahan kedepan.

“Terakhir sekarang yaitu paripurna istimewa pembacaan sekaligus penyampaian rekomendasi kepada bupati tentang perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun selanjutnya,” tutup Halili.

Reporter: Rifqi
Editor : Zainol

Tinggalkan Balasan