Pamekasan, 30/3 (Media Madura) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur panggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat terkait Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), Kamis (30/3/2017).
Dikatakan oleh ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail, pemanggilan BPN tersebut untuk mengetahui tatacara tentang pelaksanaan program yang menggunakan anggaran dari pusat itu.
“Kami ini rapat koordinasi, untuk mengetahui pelaksanaan nanti, karena saat ini menjadi perbincangan hangat dibawah,” katanya usai pertemuan.
Menurut mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan itu, selain untuk mengetahui hal tersebut diatas juga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti di daerah lain.
“Kami hanya tidak ingin ada kejadian seperti di Sidoarjo, yaitu kades dihukum karena prona, kami tidak ingin itu terjadi disini (Pamekasan),” tambah Ismail.
Sementara Kepala Seksi (Kasi) Penguatan dan penguasaan BPN Pamekasan, M Safwan Afandi mengatakan, program prona itu dilakukan oleh masyarakat sendiri, seperti berkas-berkas, materai dan pengukuran lahan.
“Dari BPN hanya menerima berkas, yang melakukan dibawah yaitu warga, baik itu dikoordinir oleh kades atau tidak,” tuturnya singkat.
Reporter: Rifqi
Editor: Ahmadi
