Sumenep, 14/2 (Media Madura) – Polemik penyusunan struktur DPC PPP Sumenep, Madura, Jawa Timur belum menemukan titik terang. Hingga kini, SK dari DPW PPP Jawa Timur, yang menetapkan KH. M Solahuddin sebagai Ketua menuai protes, karena dinilai cacat hukum.

Dewan Majelis Pertimbangan PPP Sumenep, KH Sirojuddin mengatakan, meskipun dirinya telah mendatangi kantor DPP PPP untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan.

“Saya pernah ke DPP PPP untuk menyelesaikan persoalan DPC PPP Sumenep, tapi hingga saat ini belum ada kejelasan,” katanya, Selasa, (14/2/2017).

Beberapa waktu lalu, DPW sudah menetapkan kepengurusan tanpa adanya pertemuan formatur sehingga, beberapa PAC berkumpul dan menolak hasil kesepakatan struktur yang telah dikeluarkan oleh DPW PPP.

Sehingga SK yang dikeluarkan DPW PPP Jawa Timur tidak sah dan tidak dapat diterima. Alasannya, SK tersebut telah mengabaikan formatur yang terpilih secara demokratis dalam Konfercab PPP pada 18 Oktober lalu.

”DPW PPP telah mengabaikan hasil Muscab bulan lalu. Keputusan DPW harus ditinjau ulang. Jika tidak, tentu situasi partai PPP di Sumenep akan terpecah jadi dua. Selain itu, jika ini tetap dibiarkan, cara berpolitik PPP hari ini, sudah keluar dari tradisi politik Islam yang sudah dibangun sejak lama,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Arrahman Lembung Lenteng ini.

Menurutnya, PPP Sumenep tidak boleh keluar dari etika politik yang telah lama dibangun. Jika berpindah dari etika politik PPP yang telah dibangun sejak lama, maka tidak menutup kemungkinan massa PPP di Sumenep akan berkurang.

”Etika politik di PPP berdasarkan akhlakul karimah dan itu telah lama dibangun. Maka saya berharap kepada DPW memperhatikan suara dari PAC. Tujuannya, PPP Sumenep tidak jadi korban kepentingan sepihak dan sesaat,” pungkasnya.

Reporter: Panji Agira
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan