Sampang, 8/2 (Media Madura) – Kepolisian Resort Sampang mendata para ulama dan Kiai di wilayah Kota Bahari itu. Entah apa maksud dan tujuannya.
Namun, yang jelas hal itu tidak ada kaitanya dengan wacana Kementerian Agama terkait sertifikasi Khatib Shalat Jumat. Seperti ditegaskan Kapolres Sampang AKBP Tofik Sukendar, Rabu (8/2/2017) siang.
“Tidak ada kaitannya dengan wacana pemberlakuan standarisasi Khatib atau apapun yang merugikan ulama,” terang Tofik.
Menurutnya, pendataan terhadap para ulama itu dilakukan agar Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Machfud Arifin, yang baru menjabat tersebut bisa mengenal lebih dekat dan bisa berkoordinasi dengan para ulama.
“Hasilnya hanya ada enam ulama yang masuk dalam data. Pendataan ini ya karena masih baru menjabat Kapolda Jatim, ini hanya silaturrahim saja dan ingin mendekatkan diri kepada ulama-ulama sesepuh,” paparnya.
Selain itu menurut Sukendar, pendataan tersebut tidak hanya fokus pada Ulama, menurutnya ia juga mendata berbagai destinasi wisata religi.
Selain itu, dirinya berharap agar pendataan itu tidak dijadikan penilaian yang negatif pada kalangan ulama dan masyarakat.
Disisi lain, perihal pendataan itu dinilai tidak relevan yang membuat keresahan terhadap para tokoh kiai maupun ulama. Bahkan, disebut mirip saat zaman PKI.
Pasalnya, dalam situasi seperti sekarang para kiai khawatir pendataan tersebut akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.
“Cara polisi meminta data sangat tidak etis dengan situasi saat ini baik soal sidang Ahok, wacana Kemenang, ini semua terindikasi ada bangkitnya PKI gaya baru,” tegas KH Yahya Aminuddin di hadapan DPRD Sampang.
“Secara moral kami pun tidak setuju dan jangan sampai ada soal PKI gaya baru,” kata Ketua Komisi IV DPRD Sampang Amin Arif Tirtana menanggapi penyampaian KH Yahya Aminuddin.
Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Ahmadi
