Sampang, 17/1 (Media Madura) – Anggota Komisi II DPRD Sampang H Sahid meminta kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang perlu ditingkatkan dalam melakukan penyadaran kepada pemilik kapal perahu, khususnya kelengkapan dokumen saat berlayar. Hal itu dikarenakan persentasi dari ribuan kapal perahu hanya sekitar 20 persen yang memiliki pas kecil.
“Tidak jarang laporan dari masyarakat maupun pemerhati nelayan masih terdapat ribuan nelayan yang memiliki pas kecil. Terutama di daerah pantai utara,” katanya.
Menurutnya, minimnya nelayan memiliki pas kecil merupakan bentuk lemahnya pengawasan dari dinas terkait. Seharusnya sudah ada langkah-langkah tegas, seperti gencar melakukan operasi laut. Namun faktanya selain operasi laut tidak merata juga hanya terkesan sebatas formalitas saja.
”Pada tahun 2017 ini harus ada sanksi tegas bagi yang sudah kedapatan tiga kali terjaring operasi laut, kalau hanya sebatas sosialisasi dan pembinaan saja tentu tidak efektif dan tidak efek jera,” tegasnya.
Dipaparkan politkus Partai Golkar ini, ketegasan dari dishub penting ditekankan, sebab selain menekan pada pendapatan asli daerah dari retribusi pas kecil, juga sebagai wujud perhatian pemerintah dalam keselamatan nelayan.
Terpisah, Kabid Perhubungan Darat Dishub Sampang Mohammad Chotibul Umam saat dihubungi belum bisa dikonfirmasi. Namun sebelumnya sempat berjanji pada tahun ini operasi laut akan dilakukan pemeratan, terutama ditekankan di wilayah pantura yang selama ini jarang tersentuh operasi laut.
Penulis: Ryan Hariyanto
Editor: Ahmadi
