Pamekasan, (Media Madura) – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ansari, menegaskan pentingnya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Menurutnya, pernikahan yang tercatat bukan sekadar memenuhi ketentuan administrasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi keluarga.
Pesan tersebut disampaikan Hj. Ansari saat menjadi pemateri dalam program GAS NIKAH (Gerakan Sadar Pencatatan Nikah), Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah yang digelar Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur di Yayasan Wakaf Taufiqus Sibyan (YASTAFIQ), Desa Tlangoh, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Selasa (13/10/2026).
“Jangan sampai kita nikahnya siri. Harus benar-benar tercatat, karena dengan begitu kita sudah mematuhi undang-undang yang berlaku di Indonesia,” tegas Hj. Ansari di hadapan peserta.
Ia menjelaskan, pencatatan pernikahan memiliki arti penting dalam kehidupan berkeluarga, terutama berkaitan dengan kepastian status hukum dan pemenuhan persyaratan administrasi untuk mengakses sejumlah program bantuan pemerintah.
Menurutnya, negara telah menyiapkan berbagai bentuk perhatian bagi masyarakat. Namun, kelengkapan administrasi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan agar hak-hak masyarakat dapat diproses sesuai ketentuan.
“Ini adalah bentuk cinta negara kepada rakyatnya, supaya seluruh rakyat Indonesia benar-benar mendapatkan perhatian dari negara. Tetapi rakyatnya juga harus mematuhi apa yang diwajibkan secara administratif,” ujarnya.
Selain menyoroti pencatatan pernikahan, Hj. Ansari mengingatkan generasi muda agar tidak terburu-buru menikah hanya karena perasaan cinta. Kesiapan fisik, mental, kemandirian ekonomi, pekerjaan, dan tanggung jawab harus menjadi pertimbangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ia menjelaskan bahwa batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.
“Kalau ingin menikah, harus benar-benar memantapkan diri. Tidak hanya secara fisik, tetapi psikis juga harus siap,” katanya.
Ia juga mengajak orang tua untuk berperan aktif memberikan edukasi kepada anak-anak tentang pernikahan. Menurutnya, pendidikan keluarga penting agar generasi muda memahami konsekuensi pernikahan dan tidak hanya berorientasi pada perasaan sesaat.
Cerita Pribadi Hj. Ansari
Dalam kesempatan tersebut, Hj. Ansari turut membagikan pengalaman pribadinya saat mengambil keputusan besar dalam kehidupan rumah tangga.
Ia bercerita pernah mengajar di taman kanak-kanak selama 14 tahun. Pada 2017, ia memutuskan berhenti mengajar setelah mendapat permintaan dari suaminya untuk lebih fokus pada keluarga.
Keputusan tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari ikhtiar membangun rumah tangga dengan mengedepankan komunikasi, tanggung jawab, dan kesepakatan antara suami dan istri.
Perjalanan hidupnya kemudian berlanjut ketika pada 2024 ia mencalonkan diri dan terpilih sebagai anggota DPR RI. “Sejak saat itu saya mewakafkan diri saya untuk negara, untuk menjadi wakil rakyat,” ungkapnya.
Pengalaman itu ia sampaikan untuk menekankan pentingnya saling mendukung dalam keluarga. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kepatuhan kepada pasangan tetap harus berada dalam koridor norma agama.
Menurut Hj. Ansari, suami sebagai pemimpin keluarga memiliki tanggung jawab besar untuk membimbing dan memberikan teladan. Sementara itu, istri juga berperan penting dalam mendidik anak serta menjaga keharmonisan rumah tangga.
Ia menilai, keluarga sakinah tidak dibangun dengan menuntut kesempurnaan pasangan, melainkan melalui sikap saling melengkapi, memahami kekurangan, dan menjalankan tanggung jawab masing-masing.
“Tidak ada yang sempurna. Dalam pernikahan itu bagaimana kita saling menyempurnakan, saling melengkapi, dan saling menutupi kekurangan,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Abd Wahid Rasyidin, menegaskan bahwa pencatatan pernikahan merupakan hal penting yang tidak boleh diabaikan masyarakat.
Ia mengingatkan agar pasangan yang hendak menikah memilih pernikahan yang tercatat secara resmi, bukan nikah siri yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi di kemudian hari.
Wahid juga mengingatkan generasi muda agar berhati-hati dalam memilih pasangan, termasuk ketika berkenalan melalui media sosial.
Menurutnya, calon pasangan perlu dikenal dengan baik, terutama terkait agama dan latar belakangnya.
Melalui program GAS NIKAH, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya pencatatan pernikahan sekaligus mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang bertanggung jawab, harmonis, dan sesuai dengan ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Yayasan Taufiqus Sibyan Ahmad Faqih, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan H. Mawardi, Kepala KUA Kecamatan Proppo, Kasi Bimas Islam Kemenag Pamekasan Ahmad Ridwan, serta KH. Ali Wasik. (Znl/Arif)


