Pamekasan, (Media Madura) – Pada Rapat Paripurna ke-6, masa persidangan I Tahun Sidang 2025-2026. DPR RI mengesahkan Kementerian Haji dan Umrah sebagai mitra komisi VIII.
Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Ansari mendorong agar Kementerian Haji dan Umroh dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang khususnya dalam hal perbaikan pelayanan.
“Kami mendorong agar Kementerian ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan amanah Undang-Undang. Memperbaiki pelayanan, terus berbenah agar pelaksanaan haji maksimal,” katanya usai menghadiri sidang Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, senayan. Jakarta.
Ditegaskan oleh legislator perempuan asal Madura ini, perubahan BP Haji menjadi Kementerian Haji dengan tujuan agar pelaksanaan ibadah haji semakin baik dan pelayanannya terus meningkat.
“Setelah pelaksanaan haji tahun 2025 kemarin, kami melakukan evaluasi. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan jamaah haji dan umrah, baik di dalam negeri maupun di tanah suci,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa Kementerian yang dipimpinnya akan terus berusaha agar bisa memberikan pelayanan terbaik terhadap jemaah haji dan umrah sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. “Kami akan berusaha memberikan pelayanan terbaik pada jamaah haji kita,” ucapnya.
Seperti diketahui, berdasarkan data Kementerian Agama, jumlah jemaah haji Indonesia pada tahun 2025 (1446 H) adalah sebanyak 221.000 jemaah, dengan rincian Jemaah Reguler, 203.320 kuota, Jemaah Haji Khusus, 17.680 kuota.
Sementara, jumlah jamaah umrah Indonesia pada kuartal pertama tahun 2025 (Januari-Maret) mencapai 547.122 orang dengan rincian bulan Januari 2025 sebanyak 218.964 jamaah, Februari 2025: 217.268 jamaah, Maret 2025: 110.890 jamaah.(Ist/Rls)
