Sampang, (Media Madura) – Sejumlah fraksi DPRD Sampang memberikan catatan khusus kepada pemerintah daerah sebelum pengesahan Raperda APBD tahun anggaran 2021.
Seperti disampaikan dua fraksi dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dan jawaban bupati terhadap RAPBD 2021 di gedung DPRD Sampang, Senin (9/11/2020) siang.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sampang Alan Kaisan mengatakan, ada catatan khusus yang perlu dikoreksi dan dievaluasi oleh pemerintah daerah. Mengenai program pemulihan ekonomi, bahwa dari sekian prioritas program kegiatan di tahun 2021 belum ditemukan OPD di bidang ekonomi yang serius dan jelas untuk meningkatkan perekonomian masyarakat terutama di sektor UKM dan Industri maupun koperasi.
“Artinya dalam rencana program kegiatan disetiap OPD bidang ekonomi perlu dilakukan koreksi dan evaluasi agar skala prioritas yang direncanakan nantinya bisa tercapai,” kata Alan.
Menurutnya Alan, terkait peningkatan infrastruktur pihaknya berharap program tersebut harus ada skala prioritas yang berkelanjutan. Pembangunan tak hanya fokus terhadap infrastruktur jalan melainkan pembangunan embung dan waduk untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang bermanfaat terhadap SDM hingga sektor pertanian dan peternakan.
“Pembangunannya harus merata dan menjaga kualitas, perlu pembangunan waduk skala besar terutama di wilayah dampak kekeringan seperti Kecamatan Kedungdung, Robatal, Karang Penang, Tambelangan, Sreseh, dan Camplong,” ujarnya.
Kemudian, fraksi Gerindra meminta pemerintah untuk mengalokasikan anggaran riset atau survei di masing-masing OPD. Sebab, setiap program kegiatan yang direncanakan harus berdasarkan data.
Catatan akhir dari Gerindra, agar tidak terjadi silpa yang cukup besar maka meminta Bupati Sampang untuk proses pembelanjaan maupun pekerjaan fisik dimulai pada tahap triwulan pertama.
“Triwulan kedua dilakukan proses lelang dan triwulan ketiga pekerjaannya sudah mulai selesai, mengingat silpa di tahun 2020 ini cukup besar yakni Rp 187 miliar,” ungkap Alan.
Usai itu kini giliran Fraksi Perjuangan Rakyat memberikan pandangan umum. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Perjuangan Rakyat Iwan Efendi. Ia mengatakan, ada beberapa point penting menjadi catatan dan kritikan konstruktif terhadap lembaga eksekutif.
Yaitu perlu kiranya bupati membuat regulasi yang mengatur dan mewajibkan para pengusaha ritel seperti Indomaret dan Alfamart menyediakan etalase bagi produk-produk lokal atau produk Industri Kecil Menengah (IKM).
“Sinergi antara IKM dengan pengusaha ritel akan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat, apalagi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law, jadi kemudahan perizinan membawa peluang investor masuk dan meningkatkan geliat perekonomian,” tutur Iwan.
Politisi PDI-Perjuangan itu menuturkan, pihaknya menyetujui pengajuan penyertaan modal BPRS BAS sebesar Rp 2,5 miliar. Namun dengan catatan, dalam pengucuran dana pinjaman terhadap nasabah lebih memprioritaskan pelaku usaha kecil sebagai bentuk upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.
“Terakhir, kami meminta dan mengusulkan ada penambahan anggaran keamanan pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2021 yang akan diikuti 111 desa di Sampang, karena kontestasi demokrasi ini berhubungan langsung dengan masyarakat lapisan bawah jadi harus dipastikan aman dan damai,” jelasnya.
Bupati Sampang H Slamet Junaidi menyampaikan penjelasan atas pendapat dari fraksi-fraksi. Menurut dia, seluruh saran dan himbuan akan diperhatikan sebagai bentuk tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Sampang.
“Mohon doa dan dukungan sebagai mitra kerja untuk senantiasa bersama-sama membangun memperbaiki kinerja dalam mewujudkan obsesi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Reporter : Ryan
Editor : Zainol
