Rekrutmen Dewas dan Direksi PDAM Sampang Disinyalir Tabrak Regulasi

Kantor PDAM Sampang di Jalan Rajawali

Sampang, (Media Madura) – Tahapan seleksi jabatan dewan pengawas dan direksi BUMD PDAM Trunojoyo Sampang kembali disoal. Karena, disinyalir ada kejanggalan dalam proses seleksi tersebut.

Hal ini diungkapkan Ketua Ormas Pantura Sampang Faris Reza Malik. Menurut dia, kejanggalan mulai dari personal tim Pansel yang dibentuk dinilai tidak menunjukkan komitmen serius. Lantaran, masuknya Plt Dirut PDAM Yazid Solihin sebagai anggota tim seleksi.

Selama ini, Yazid tidak pernah melibatkan perangkat daerah ataupun unsur akademisi selama tahapan seleksi. Justru hanya mempriotaskan internal struktural PDAM Sampang. Sehingga dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (23) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

“Artinya tim Pansel dewas dan direksi PDAM kurang Independen, proses seleksi banyak menuai masalah dan disinyalir menabrak regulasi pasca diberhentikannya Achmad Fauzan sebagai Dirut PDAM Sampang tertanggal 29 Juli 2020,” ucap Faris, Jumat (25/9/2020).

“Seharusnya unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,” imbuhnya.

Kata Faris, kedudukan Yazid didalam Pansel juga bertentangan dengan Pasal 39 ayat 2 dan Pasal 58 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 di Pasal 7 ayat 1 dan 2 dan Pasal 36 ayat 1.

Kemudian, Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 47 ayat 2 tentang perunda air minum Trunojoyo Sampang.

Selain itu, kata dia, kejanggalan lainnya mengenai pengangkatan seleksi dewas dan direksi tersebut secara bersamaan saat terjadinya kekosongan jabatan Direktur Utama PDAM Trunojoyo Sampang.

Sesuai Pasal 40 ayat 2 PP Nomor 54 Tahun 2017, Pasal 26 ayat 1 dan 2 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018, dan Pasal 29 ayat 1 Perda Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2018.

“Dari regulasi ini menyebutkan bahwa seleksi dewas dan direksi tidak boleh bersamaan agar tidak terjadi kekosongan kepengurusan PDAM,” jelasnya.

Terakhir adalah tim Pansel tidak pernah menyampaikan informasi terkait hasil uji kelayakan dan kepatutan (UKK) dari proses seleksi dewas dan direksi PDAM.

Tentu hal ini bertentangan dengan Pasal 56 ayat 3 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi BUMD.

“Sebenarnya publik ingin tahu hasil dari psikotes sampai ujian tertulis dari tahapan seleksi, sangat jelas seleksi dewas dan direksi PDAM Sampang diragukan, bahkan rentan hasilnya digugat ke PTUN Jawa Timur,” kata Faris.

Dikonfirmasi melalui sambungan telephone, Plt Dirut PDAM Trunojoyo Sampang Yazid Solihin belum bisa memberikan tanggapan atas kritikan Ormas Pantura.

Reporter : Ryan
Editor : Arif

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.