Pengesahan APBD Sumenep 2020 Terancam Molor

KH Hamid Ali Munir.

Sumenep, (Media Madura) – Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 di Sumenep, Madura, Jawa Timur terancam molor.

Sebab, sampai detik ini pembahasan masih belum selesai, bahkan masih terkesan tarik ulur antar legislator.

Tarik ulur berawal dari kewenangan pembahasan, di mana jika mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018, pembahasan anggaran dilakukan antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran (Timgar).

Namun di sisi lain, sebagian pihak menginginkan RAPBD juga dibahas di tingkat komisi, meski sifatnya tidak mengambil keputusan.

“Perdebatannya masih soal dibahas di komisi atau langsung di Banggar,” terang Ketua DPRD Sumenep, Hamid Ali Munir, Selasa (12/11/2019).

Hamid mengakui, jika mengacu pada Provinsi Jawa Timur di situ ada pembahasan komisi, walaupun tidak membuat suatu keputusan. Hanya untuk laporan komisinya untuk menjadi referensi Banggar.

Juga dari hasil konsultasi yang dilakukan, kata dia, akhirnya pembahasan di tingkat komisi kembali bisa dilakukan. Karena pada aturan itu juga mengatur istilah muatan lokal.

“Tapi kita carikan format yang pas dalam rangka kebersamaan antara eksekutif dan legislatif. Tentunya perlu dukungan dari semua pihak,” tambah Hamid.

Untuk itu, dia berharap ada sinergitas baik antara eksekutif dan legislatif. “Eksekutif dan legislatif ini sama-sama unsur penyelenggara pemerintahan. Jadi perlu sinergitas. Toh semuanya akan kembali lagi pada aspirasi masyarakat,” jelasnya.

Politisi PKB ini mengungkapkan, pada dasarnya pembahasan APBD harus segera bisa dituntaskan, paling tidak pada bulan November ini. Karena jika tidak, semua terancam dapat sanksi.

“November wajib selesai. Kalau tidak, maka terancam sanksi tidak digaji,” tandas anggota dewan dari Dapil IV ini.

Reporter : Rosy
Editor: Zainol

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.