Bupati Sampang Slamet Junaidi menerima LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2018.

Sampang, (Media Madura) – Setelah empat tahun terakhir Pemkab Sampang betah mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kali ini, BPK RI Perwakilan Jawa Timur memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018. Kendati begitu, pengelolaan aset masih menjadi masalah utama bagi Pemkab Sampang.

Ketua Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Sampang Sidik, mengatakan dengan diraihnya WTP yang diberikan BPK untuk Pemkab Sampang tahun 2018 bukan berarti tidak ada masalah dengan pengelolaan keuangan daerah. Sebab, persoalan inventarisasi aset menjadi persoalan paling menonjol setiap tahun anggaran.

“Kita kembali ingatkan saja soal inventarisir aset, diantaranya sewa mobil pick up, tanah aset milik Pemkab, penyertaan modal PDAM, kendaraan dinas wakil rakyat, uang persediaan (UP) untuk SKPD terutama di lingkungan Sekretariat DPRD, dan masih banyak lainnya,” kata Sidik, Sabtu (18/5/2019).

Pria akrap disapa Didik ini berharap opini WTP yang disandang Pemkab Sampang bisa terus dipertahankan, asalkan sistem pengelolaan keuangan tertata dengan baik. Predikat WTP telah menunjukkan komitmen dan upaya nyata pemerintah daerah dalam menerapkan akuntansi berbasis aktual.

“Bukan hanya tahun 2018 saja tapi semoga capaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” ungkapnya .

Proses Menyandang Predikat WTP

Catatan media madura, predikat WDP disandang sejak pemerintahan Al-Falah (alm KH Fannan Hasib dan H. Fadhilah Budiono) mulai tahun 2014 hingga 2017. Karena masa bupati berakhir pada 26 Februari 2018, diisi oleh jabatan Pj Bupati Sampang Jonathan Judianto.

Saat itu, Jonathan pernah menyampaikan bahwa Kabupaten Sampang hampir saja menyandang predikat WTP pada tahun anggaran 2017. Namun, dikarenakan ada sejumlah persoalan yakni beberapa dokumen aset yang sebelumnya sempat kesingsal, namun kemudian baru bisa ditemukan.

Kata Jonathan, alasan Sampang masih menyandang WDP disebabkan pengelolaan keuangan daerah belum baik seperti penyelesaian tentang kerugian negara (aset) agar dilakukan inventarisasi.

“Insyaallah kita target bisa WTP tahun 2018, kita kemarin nyaris saja mendapatkan itu,” tutur Jonathan usai paripurna di kantor DPRD Sampang pada Senin (16/7/2018) lalu.

Bisa dibaca https://mediamadura.com/2018/07/16/ini-alasan-sampang-masih-betah-sandang-wdp/

Sementara Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Harry Purwaka dalam keterangannya, menyampaikan BPK mencatat inventarisasi atas aset di Pemkab Sampang masih lemah. Namun, permasalahan tersebut tidak memengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

Pemeriksaan dan audit BPK dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Antara lain meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja meliputi atas aspek ekonomi, aspek efisiensi, dan aspek efektivitas dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksan kinerja.

Bupati Sampang H. Slamet Junaidi bersyukur atas predikat WTP yang diberikan BPK. Menurutnya, suatu perhargaan dan keberhasilan Pemkab Sampang menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2018.

“Alhamdulilllah pertama kali Sampang mendapat opini WTP, ini prestasi yang luar biasa,” tuturnya.

Slamet menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang selalu berkomitmen dan mendorong terciptanya tatanan pemerintahan Kabupaten Sampang untuk lebih Hebat dan Bermartabat.

“Penghargaan ini merupakan suatu tekad kerja keras dari seluruh pihak dan saya berharap agar ke depan terus mampu mempertahankan predikat WTP,” pungkasnya.

Reporter : Ryan Hariyanto
Editor : Zainol

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.