Prajurit TNI di Pamekasan Diminta Netral dalam Penyelenggaraan Pemilu

Pamekasan – Prajurit, ASN, Persit Kodim 0826 Pamekasan , Subdenpom Pamekasan, dan anggota Kompi A 516/CY menerima penyuluhan hukum dari Kumdam V Brawijaya yang ditempatkan di Aula Makodim jalan Letnan Maksum Nomor 12 Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, dengan tema “Dengan Kegiatan Penyuluhan Hukum Untuk Meminimalisir Pelanggaran Hukum”. Rabu (20/03/2019) pagi.

Dalam kegiatan yang diikuti seluruh keluarga besar Kodim Pamekasan itu Letkol Chk Budi Sartono S.H, M.H menekankan, sebagai Prajurit TNI wajib menjalankan netralitas TNI dalam Pemilu sebagaimana diatur dalam UU RI nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Legislatif dan Pilpres.

Dijelasakan, jika undang-undang tersebut dilanggar maka akan dikenakan Pasal sanksi hukum diantaranya Pasal 103 (1) KUHPM, Pasal 494, 280 UU No 7 tahun 2017, Pasal 178,183 UU No 1 tahun 2015 dan Pasal 8 UU No 25 Tahun 2014 HDM.

- Advertisement -

“Untuk itu Kumdam V Brawijaya menghimbau dan memerintahkan agar tidak ada satupun Prajurit TNI yang melanggar UU Netralitas TNI karena perbuatan itu disamping merupakan tindakan melawan hukum juga akan mencederai Institusi TNI”, ungkap Letkol Budi.

Lebih lanjut Letkol Budi juga sangat mengapresiasi bahwa tingkat pelanggaran yang dilakukan Prajurit Kodim Pamekasan dari tahun 2017 ke tahun 2018 turun hingga 50 persen, ini membuktikan bahwa kesadaran hukum Prajurit Kodim Pamekasan meningkat dan semakin baik.

“Kegiatan penyuluhan hukun ini merupakan fungsi Kudam V Brawijaya untuk memberikan pengetahuan dan pencerahan hukum seperti UU ITE, UU Narkoba, Asusila dan Hukum pidana atau hukum disipilin lainnya”. Tutupnya.(*)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.