Pamekasan, (Media Madura) – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pamekasan, Mohammad Sahur Abadi meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat agar memberikan program khusus kepada pendamping tenaga kerja Indonesia (TKI) berupa pelatihan.
“Program pelatihan dan tenaga pendamping TKI ini harus berjalan optimal, tidak hanya sosialisasi dan kegiatan formalitas lainnya. Supaya tujuan dari program ini benar-benar tercapai,” katanya, Minggu (10/2/2019).
Pemerintah, tambah Sahur, melalui pendamping TKI harus benar-benar mendampingi para calon TKI yang akan berangkat merantau ke luar negeri. Mereka harus diberi jaminan keselamatan selama bekerja di tanah rantau, termasuk kepastian tempat tujuan.
“Pendamping harus benar-benar paham betul terhadap apa yang mau dikerjakannya,” tambahnya.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menegaskan, calon TKI harus paham hak serta kewajiban agar mereka percaya akan perlindungan negara apabila berangkat melalui jalur resmi terutama soal tipu-tipu, tidak seperti TKI ilegal yang selama ini marak terjadi.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Pamekasan, Arif Handayani mengungkapkan, pihaknya akan merekrut 14 tenaga pendamping kembali untuk Tahun 2019. Tetapi, prosesnya akan diperketat ketimbang sebelumnya agar hasilnya tidak mengecewakan lagi.
“Kami akan rekrut kembali tenaga pendamping, tetapi yang pasti lebih selektif. Karena Tahun sebelumnya kerjanya mengecewakan,” katanya.
Tugas pendamping, tambah Arif, tidak berat yakni hanya berkewajiban memberikan pendampingan kepada Masyarakat yang ingin menjadi TKI resmi sekaligus memberikan penyadaran akan pentingnya menjadi TKI legal dari pada TKI ilegal.
“Tugasnya minimal mendatangi Masyarakat yang ingin menjadi TKI, dan memberikan penjelasan teknis bekerja di luar Negeri. Hasil kerjanya dilaporkan kepada kami,” tandasnya.
Reporter: Ahmad Rifqi
Editor: Zainol
