Pamekasan, (Media Madura) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab)setempat menindak tegas atau memberi sanksi kepada rekanan yang nakal dalam penyelenggaraan paket proyek.

Menurut Komisi III DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi, ada beberapa paket proyek yang harus dibangun ulang lantaran tidak sesuai spek dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga bisa disimpulkan molornya sejumlah pembangunan fisik tidak lepas dari peran rekanan.

“Rekanan yang sering melakukan pelanggaran harus disanksi tegas, jangan hanya pembinaan terus,” katanya, Jumat (18/1/2019).

Ditambahkan oleh Hosnan, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pihak legislatif. Ada sekitar lima sampai sepuluh rekanan yang sering berlangganan klaim atas pelanggaran yang dilakukan.

“Rekanan yang nakal dan sering melakukan pelanggaran agar tidak main-main dan tidak lalai. Kalau perlu diblack list agar tidak dapat proyek lagi,” tambahnya.

Berdasar pada data tersebut, pihaknya sudah merekomendasikan pada Pemkab untuk bisa menindak tegas rekanan tersebut.

“Jika dibiarkan, rekanan akan juga merusak sistem pengawasan yang selama ini susah payah dibangun dan diperbaiki,” ujarnya.

Reporter: Ahmad Rifqi
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.