Ilustrasi

Pamekasan, (Media Madura) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan, Madura, Jawa Timur menyatakan razia atau penertiban masyarakat berketerbelakangan mental atau orang gila bukan wewenangnya.

Dikatakan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Pamekasan, Yusuf Wibiseno, penanganan tuna grahita itu menjadi wewenang Dinas Sosial (Dinsos), namun dalam penertibannya bekerja sama dengan instansinya.

“Penertiban orgil ini sudah diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Sosial,” katanya, Rabu (9/1/2019).

Selain ditertibkan, tambah Yusuf, para orgil itu ditampung ke tempat rehabilitasi untuk diobati agar gangguan kejiwaannya bisa disembuhkan.

“Kalau memang orgil meresahkan, kami akan koordinasi dengan Dinsos untuk ditertibkan,” tambahnya.

Sebelumnya, keberadaan orgil dikeluhkan anggota DPRD Pamekasan, Moh Rusi, yang menurutnya, sudah meresahkan warga.

Dijelaskan, orgil itu sering kali masuk ke pekarangan rumah warga. Baik, orgil penduduk setempat atau pendatang yang tidak diketahui identitasnya.

“Di wilayah perkotaan saja saya sering melihat orgil berkeliaran, ini kan meresahkan warga,” katanya.

Reporter: Ahmad Rifqi
Editor: Zainol

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.